Pakistan Siap Dukung Pasukan Gabungan Muslim dengan Nuklir

Menteri Luar Negeri Pakistan Mohammad Ishaq Dar mengatakan bahwa populasi Muslim di dunia mengharapkan tindakan nyata terhadap Israel setelah pertemuan darurat di Doha. Ia menyatakan Pakistan dengan kekuatan nuklirnya siap bergabung dengan pasukan terpadu negara-negara Muslim.

“Jika negara-negara dan para pemimpin serta negarawan yang bertemu… hanya duduk diam, menyampaikan pidato yang kuat tanpa peta jalan yang jelas bagaimana menghadapi situasi ini, maka itu akan sangat menyedihkan,” katanya dilansir Aljazirah, Senin.

Hal ini ia sampaikan mengomentari pertemuan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim menanggapi serangan Israel ke Qatar pekan lalu. Ishaq Dar menambahkan bahwa dia yakin Liga Arab telah membahas “semacam pasukan keamanan gabungan”.

Ketika ditanya apakah Pakistan akan mendukung pendekatan semacam itu, dia mengonfirmasi. “Pakistan yang mempunyai kekuatan nuklir jelas akan berdiri sebagai anggota dunia Muslim dan melaksanakan tugasnya.”

KTT darurat Arab-Islam akan dimulai di ibu kota Qatar, Doha, pada Senin, untuk membahas serangan Israel yang menargetkan Doha pada Selasa lalu. Menurut Kementerian Luar Negeri Qatar, KTT tersebut akan membahas rancangan pernyataan Arab-Islam terkait serangan tersebut.

KTT ini diadakan pada saat yang sangat penting, menyusul serangan Israel baru-baru ini terhadap Qatar, yang merupakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya baik di tingkat Arab maupun internasional. Ini mengingat serangan tersebut menargetkan markas sejumlah pemimpin Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) di Doha, yang telah memainkan peran mediasi selama dua tahun untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan bahwa “diselenggarakannya KTT Arab-Islam kali ini memiliki beberapa makna dan konotasi. Hal itu mencerminkan solidaritas Arab dan Islam yang luas terhadap Negara Qatar dalam menghadapi agresi pengecut Israel, yang menargetkan markas perumahan beberapa pemimpin Hamas, dan penolakan tegas negara-negara tersebut terhadap terorisme negara yang dipraktikkan oleh Israel.”

Dalam pidatonya pada pertemuan persiapan KTT, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan bahwa agresi Israel tidak boleh ditoleransi atau ditoleransi, dan menekankan bahwa ketidakmampuan komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawabannya hanya akan mendorong Israel untuk melanjutkan pendekatannya.

Sheikh Muhammad bin Abdulrahman Al Thani menyerukan tindakan nyata untuk menghentikan agresi Israel. Pada gilirannya, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan pesan Liga Arab adalah “solidaritas dengan Qatar dari dunia Arab dan Islam melawan agresi negara pendudukan Israel, yang menggabungkan kepengecutan, pengkhianatan, dan kebodohan.”

Mesir dilaporkan sedang berusaha untuk menghidupkan kembali kekuatan militer gabungan Arab yang meniru NATO, menurut beberapa laporan berbahasa Arab pada Sabtu. Media-media menghubungkan langkah tersebut dengan perang Israel-Hamas dan dengan KTT Arab-Islam di Doha.

Sumber tersebut termasuk surat kabar pro-Hizbullah Al-Akhbar Lebanon, yang mengutip sumber pemerintah di Kairo. Al-Quds Al-Arabi yang berbasis di London melaporkan bahwa Presiden Abdel Fattah al-Sisi sedang berupaya untuk membangun kembali dukungan Arab terhadap kekuatan reaksi cepat yang dapat dikerahkan untuk melindungi negara Arab mana pun yang diserang. 

Media itu melaporkan bahwa usulan tersebut telah diajukan dalam kontak diplomatik baru-baru ini menjelang KTT di Doha. Media tersebut membingkai gagasan tersebut sebagai payung pertahanan dan bukan sebagai upaya untuk melakukan eskalasi dengan Israel.

Media Palestina, Ma’an, memuat rincian serupa dan mengatakan bahwa Kairo sedang mendiskusikan kontribusi sekitar 20.000 tentara Mesir dan berusaha untuk menempatkan perwira bintang empat Mesir sebagai komando, dengan Arab Saudi sebagai mitra utama jika rencana tersebut berhasil. Ma'an menilai diskusi tersebut sedang berlangsung.

Diskusi terfokus pada bagaimana badan tersebut akan beroperasi, dan Kairo menekankan bahwa badan tersebut harus dibentuk sesuai dengan demografi dan kapasitas militer negara-negara Arab yang berpartisipasi.

Sumber: republika

Foto: Ilustrasi/Net