Biaya Kereta Cepat Saudi vs Indonesia: 1.500 Km vs 114 Km dengan Anggaran Sama
Arab Saudi baru saja mengumumkan proyek ambisius pembangunan jalur kereta cepat yang menghubungkan Jeddah dan Riyadh sepanjang 1.500 kilometer. Nilai investasi proyek transportasi raksasa ini diperkirakan mencapai 25 miliar dolar AS atau setara dengan Rp112 triliun. Setelah selesai, perjalanan antara dua kota utama di Timur Tengah ini dapat ditempuh hanya dalam waktu empat jam.
Fakta ini patut menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia yang sudah lebih dulu memiliki kereta cepat. Yang menjadi pertanyaan kritis adalah bagaimana mungkin Arab Saudi mampu membangun kereta cepat dengan panjang 13 kali lipat dari Jakarta-Bandung dengan anggaran yang hampir sama?
Analisis Perbandingan Biaya per Kilometer
Berdasarkan perhitungan mendasar, biaya per kilometer proyek kereta cepat Jeddah-Riyadh mencapai sekitar Rp75 miliar per km. Sebaliknya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh menelan biaya sekitar Rp991 miliar per km. Artinya, proyek kereta cepat Indonesia 13 kali lebih mahal per kilometer dibandingkan proyek serupa di Arab Saudi.
Pembengkakan Biaya dan Beban Negara
KCJB sejak awal dipromosikan sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut proyek ini sebagai penanda Indonesia memasuki era baru transportasi modern. Namun di balik jargon kemajuan, tersimpan fakta bahwa biaya proyek membengkak dari initial cost Rp86 triliun menjadi Rp113 triliun. Tambahan anggaran sebesar Rp27 triliun ini ditutup melalui skema penyertaan modal negara (PMN) - yang berarti menggunakan uang rakyat.
Sementara itu, Arab Saudi dengan luas wilayah hampir 90 kali Pulau Jawa berhasil membangun jaringan kereta cepat lintas gurun dengan biaya lebih efisien, tanpa pembengkakan signifikan atau negosiasi ulang yang berlarut-larut.
Masalah Fundamental: Tata Kelola vs Teknologi
KCJB mengadopsi teknologi mutakhir dari China, namun teknologi bukanlah akar masalah utama. Persoalan sebenarnya terletak pada sistem pengelolaan proyek. Sejak inisiasi, proyek ini dibangun atas dasar pertimbangan politik daripada analisis ekonomi komprehensif.
Pemerintah Indonesia memilih proposal China yang dianggap lebih cepat dengan janji "tanpa jaminan APBN", meskipun pada akhirnya janji ini terbukti tidak sesuai realitas. Berbagai kendala muncul selama konstruksi, termasuk keterlambatan, masalah pembebasan lahan, dan kesalahan teknis dalam pembangunan terowongan yang turut menyumbang pada pembengkakan biaya.
Di sisi lain, proyek Jeddah-Riyadh dikelola oleh Saudi Railway Company (SAR) yang dikenal dengan efisiensi dan pengawasan internal ketat. Setiap fase proyek diaudit secara independen, berbeda dengan di Indonesia dimana audit proyek KCJB lebih sering menjadi bahan perdebatan politik.
Gengsi Nasional vs Kebutuhan Riil
Pemerintah kerap mempromosikan kereta cepat sebagai lambang kemajuan peradaban. Namun pertanyaan mendasar perlu diajukan: apakah kemajuan semata diukur dari kecepatan kereta, atau dari kemampuan negara mengelola anggaran publik secara efisien?
Proyek ini tidak hanya mahal secara finansial, tetapi juga secara moral. KCJB menjadi cerminan bagaimana kebijakan publik lebih didorong oleh pertimbangan pencitraan daripada kebutuhan riil masyarakat. Sementara Arab Saudi membangun kereta cepat untuk memperkuat konektivitas ekonomi dan mobilitas jemaah umrah-haji antara dua kota suci, Indonesia membangun kereta cepat untuk menghubungkan dua kota yang sudah memiliki akses tol dan kereta eksisting dengan jarak tempuh hanya 2,5 jam.
Pelajaran dari Arab Saudi untuk Indonesia
Perbandingan ini bukan sekadar tentang angka, tetapi merupakan cerminan bahwa kemajuan sesungguhnya tidak lahir dari besarnya proyek, melainkan dari tata kelola yang baik. Arab Saudi menunjukkan bahwa modernisasi dapat berjalan efisien dengan perencanaan matang, integritas tinggi, dan fokus pada hasil nyata.
Indonesia perlu belajar bukan hanya dari aspek teknologi, tetapi terutama dari mindset pengelolaan proyek infrastruktur. Infrastruktur sejati bukan sekadar tentang beton dan rel baja, tetapi tentang sistem yang jujur, efisien, dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Artikel Terkait
Video Viral Ibu Tiri vs Anak Tiri Picu Perdebatan Norma di Media Sosial
Pemuda Tewas Dibunuh di Kamar Penginapan Medan, Jenazah Dibuang ke Sungai
Polisi Usut Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS, DPR Desak Penanganan sebagai Percobaan Pembunuhan
Menteri Keuangan Buka Opsi Naikkan Batas Defisit APBN di Atas 3 Persen