Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Ancaman bagi Makna Reformasi 1998?

Bivitri juga menyoroti strategi penyandingan nama Soeharto dengan tokoh lain dalam daftar usulan, seperti Marsinah. Ia menilai hal ini dapat menjadi upaya untuk mengaburkan fakta sejarah dan membuat publik menjadi ragu untuk menolak.

Lebih lanjut, Bivitri mengingatkan dampak jangka panjang dari langkah ini. Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berisiko mengikis legitimasi perubahan konstitusi pascareformasi.

"Kita bisa kehilangan dasar sejarah yang menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 itu perlu, karena kekuasaan Soeharto dulu terlalu besar. Saya khawatir langkah ini menjadi pembenaran untuk mengubah kembali konstitusi," bebernya.

Kekhawatiran terbesarnya adalah munculnya argumen yang membahayakan demokrasi di masa depan. "Kalau Soeharto dijadikan pahlawan, nanti bisa saja muncul argumen, 'Soeharto saja dipilih tujuh kali, kenapa tidak boleh lagi?' Itu yang berbahaya bagi masa depan demokrasi kita," pungkas Bivitri.