IKN Terancam Kota Hantu? Proyek Ibu Kota Baru Dihadapkan Tantangan Pendanaan

Laporan terbaru dari media internasional, The Guardian, menyoroti perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tiga tahun setelah peresmian proyek ambisius oleh mantan Presiden Joko Widodo, muncul kekhawatiran IKN berpotensi menjadi kota hantu akibat pembangunan yang tersendat.

Komitmen dan Timeline IKN

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa IKN akan berfungsi sebagai ibu kota politik mulai tahun 2028. Meskipun demikian, realisasi pembangunan menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

Analisis Anggaran dan Pendanaan IKN

Data terbaru menunjukkan penurunan drastis dalam alokasi anggaran pemerintah. Pada tahun 2024, pendanaan dipangkas lebih dari setengahnya, dari 2 miliar pound menjadi hanya 700 juta pound untuk tahun 2025. Untuk tahun 2026, anggaran yang dialokasikan bahkan lebih rendah lagi, hanya sepertiga dari yang diminta.

Tidak hanya dari sisi pemerintah, investasi swasta juga mengalami penurunan yang signifikan. Realisasi investasi swasta tercatat anjlok lebih dari 1 miliar pound dari target awal yang ditetapkan.

Progress Pembangunan IKN Saat Ini

Saat ini, IKN dihuni oleh sekitar 2.000 pegawai negeri sipil dan 8.000 pekerja konstruksi. Angka ini masih sangat jauh dari target 1,2 juta penduduk yang ditetapkan untuk tahun 2030.

Meskipun beberapa infrastruktur dasar seperti blok apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan, sistem air, dan bandara telah dibangun, sebagian besar kawasan IKN masih berada dalam tahap pembangunan intensif.

Perspektif Ahli dan Tanggapan Pemerintah

Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, menyatakan kekhawatiran bahwa proyek IKN sudah menunjukkan karakteristik kota hantu. "Ibu kota baru bukanlah prioritas bagi Prabowo. Secara politis, dia tidak mau mati, tidak mau hidup," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono tetap optimis dengan masa depan proyek ini. "Presiden Prabowo mengatakan kepada saya, 'Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan ini lebih cepat lagi'," tegas Basuki.

Basuki juga membantah adanya perlambatan konstruksi dan kurangnya kemauan politik. "Pendanaannya ada, komitmen politiknya ada. Kenapa kita harus meragukannya?" katanya sambil menegaskan bahwa pendanaan IKN telah dialokasikan kembali, bukan dipotong.