Presiden Prabowo Undang Guru dari Selandia Baru untuk Latih Bahasa Inggris Calon PMI
Presiden Prabowo Subianto secara resmi meminta dukungan dari Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, untuk mengirimkan pengajar bahasa Inggris ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk melatih calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum mereka berangkat ke luar negeri.
Dalam pernyataannya, Presiden menyampaikan rencana untuk memperbanyak sekolah dan tempat kursus bahasa Inggris yang dikhususkan bagi para calon tenaga kerja Indonesia. Hal ini diungkapkan usai pertemuan bilateralnya dengan PM Luxon pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Gyeongju, Korea Selatan.
"Kami memohon bantuan guru-guru dari Selandia Baru. Kami berencana menambah sekolah atau kursus bahasa Inggris untuk pekerja kami yang akan ke luar negeri. Penguasaan bahasa asing sangat krusial, dan ini sedang kami bahas," tegas Prabowo.
Kerja Sama Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Pertemuan bilateral tersebut juga menegaskan fokus pada kerja sama pendidikan. Pemerintah Indonesia berencana mengirim lebih banyak mahasiswa untuk menempuh pendidikan di fakultas kedokteran dan kedokteran gigi di Selandia Baru.
"Kami sangat membutuhkan tambahan dokter dan dokter gigi," ujar Prabowo menekankan pentingnya program ini.
Bidang Pertanian dan Stabilitas Global Turut Dibahas
Selain pendidikan, Prabowo dan Luxon membahas potensi kerja sama di sektor pertanian. Selandia Baru dinilai sebagai mitra strategis untuk pengembangan agrikultur dan peningkatan kapasitas petani di Indonesia.
Pembicaraan juga mencakup situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam meredakan ketegangan dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Artikel Terkait
Pemerintah Tegaskan Belum Ada Rencana Perppu untuk Lebarkan Batas Defisit 2026
Kompolnas Tinjau Kesiapan Operasi Ketupat Musi 2026 di Polda Sumsel
Arus Mudik Lebaran 2026 di Jatim Meningkat 40%, Lalu Lintas Tetap Lancar
Korban Tewas Kecelakaan Mudik Lebaran 2026 Turun Drastis 91 Persen