Menteri Sosial: Digitalisasi Bansos Turunkan Kesalahan Data Hingga 50 Persen

PARADAPOS.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan adanya perbaikan signifikan dalam akurasi data penerima bantuan sosial (bansos). Penurunan drastis tingkat kesalahan data ini, menurutnya, merupakan hasil dari implementasi sistem digitalisasi yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah sosialisasi di Kabupaten Pasuruan, yang dihadiri oleh perangkat daerah hingga tingkat desa.

Hasil Uji Coba di Banyuwangi Tunjukkan Penurunan Signifikan

Angka-angka yang menjadi dasar pernyataan menteri tersebut berasal dari hasil uji coba program di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelum sistem baru diterapkan, masalah data penerima yang seharusnya layak namun tidak terdaftar (exclusion error) terbilang sangat tinggi. Pada program Keluarga Harapan (PKH), misalnya, angkanya mencapai 77,7 persen, sementara untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT/Sembako) berada di 70 persen.

Setelah digitalisasi berbasis DTSEN dijalankan, terjadi perubahan yang cukup mencolok. Tingkat kesalahan untuk penerima yang terlewat itu turun menjadi 28,2 persen pada PKH dan 17,6 persen untuk BPNT.

Perbaikan Juga Terjadi pada Penerima yang Tidak Layak

Tak hanya pada penerima yang terlewat, perbaikan juga tercatat untuk kategori kesalahan sebaliknya, yaitu warga yang tidak memenuhi syarat namun justru terdaftar (inclusion error). Untuk PKH, angka ini turun dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen. Sementara pada BPNT, penurunannya dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen.

Meski capaian ini patut diapresiasi, Gus Ipul menyadari bahwa akurasi data tidak akan pernah mencapai sempurna. Dinamika kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan, serta fluktuasi kondisi ekonomi rumah tangga, menjadi tantangan yang terus berlangsung.

Dalam keterangan tertulisnya, Gus Ipul memberikan penjelasan rinci. "Ketika (bansos) menggunakan data lama 77 persen error. (Artinya) ada 77 persen masyarakat yang seharusnya mendapatkan bansos tapi tidak dapat. Setelah kita ukur dengan DTSEN error-nya turun tinggal 28 persen," ungkapnya.

Peran Penting Pemerintah Daerah dalam Pemutakhiran Data

Oleh karena itu, ia menekankan peran krusial dari ujung tombak pemerintahan, mulai dari tingkat RT/RW, kepala desa dan lurah, hingga camat. Mereka diharapkan dapat aktif melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Keterlambatan pembaruan data, terutama terkait warga yang meninggal dunia, berisiko membuat penyaluran bansos menjadi tidak tepat sasaran.

Gus Ipul menegaskan, meski data nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) dirilis per tiga bulan, pembaruan di tingkat desa sebenarnya dapat dilakukan setiap hari untuk menjaga relevansi dan keakuratan informasi.

Mengenai target ke depan, menteri menyampaikan harapannya. "Harapannya agar nanti eror-nya (jadi) di bawah 10 persen (hingga) di bawah 5 persen," ujarnya.

Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Rencana Ekspansi

Komitmen dari daerah pun mengemuka dalam sosialisasi tersebut. Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menyatakan kesiapan penuh kabupatennya untuk mendukung proses pemutakhiran DTSEN. Ia menilai data yang akurat bukan sekadar kumpulan angka, melainkan fondasi penting bagi kebijakan yang adil dan efektif.

Shobih Asrori menjelaskan pandangannya mengenai hal ini. "DTSEN bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen kunci untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan efisiensi anggaran dan perencanaan yang terukur," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan langkah konkret yang telah diambil. "Kami telah memerintahkan jajaran dari perangkat dinas hingga pemerintah desa untuk aktif dalam proses pemutakhiran data secara berkala," tuturnya.

Berdasarkan kesuksesan uji coba di Banyuwangi, program digitalisasi bansos berbasis DTSEN kini sedang diperluas ke 40 kabupaten/kota dan satu provinsi. Program kolaboratif yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara ini diharapkan dapat menjadi standar nasional.

"Kalau ini nanti sukses, maka kita akan mulai luncurkan di seluruh Indonesia," pungkas Gus Ipul mengenai rencana jangka panjang tersebut.