Trenggono Bantah Pernyataan Menkeu, Sebut Dana Kapal dari Pinjaman Luar Negeri

PARADAPOS.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dana pembelian kapal. Dalam respons tertulisnya, Trenggono menyatakan tidak memahami maksud pernyataan koleganya itu, sambil menjelaskan bahwa pendanaan proyek kapal berasal dari pinjaman luar negeri yang masih dalam proses pembahasan mekanismenya.

Trenggono Klarifikasi Sumber dan Mekanisme Dana

Trenggono memberikan penjelasan lebih rinci mengenai skema pendanaan yang disinggung oleh Menkeu. Ia menegaskan bahwa sumber dana yang dimaksud bukan berasal dari anggaran murni, melainkan dari fasilitas pinjaman.

“Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan,” jelasnya melalui keterangan tertulis, Selasa (10/2).

Lebih lanjut, mantan Wakil Menteri Pertahanan itu membeberkan bahwa eksekusi teknis pinjaman tersebut tidak berada di bawah kendali KKP. Otoritas pelaksanaannya justru berada di tangan Badan Logistik Pertahanan, sementara peran KKP terbatas pada penyiapan aspek teknis dan tenaga kerja. Penjelasan ini mengisyaratkan adanya pembagian tugas dan alur birokrasi yang kompleks dalam proyek strategis tersebut.

Permintaan Validasi Data Sebelum Berkomentar

Dalam nada yang tegas, Trenggono mengimbau Purbaya untuk lebih cermat dalam memverifikasi informasi sebelum menyampaikan pernyataan publik. Kritik tersebut menyiratkan adanya kemungkinan kesenjangan data atau miskomunikasi antar lembaga pemerintah.

“Jadi sebaiknya, Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar,” tambah Trenggono, menekankan pentingnya koordinasi internal di tubuh Kemenkeu.

Latar Belakang: Keheranan Menkeu atas Minimnya Pemesanan

Tanggapan Trenggono ini muncul sebagai respons langsung atas keheranan yang diungkapkan Menteri Purbaya sehari sebelumnya. Dalam sebuah acara revitalisasi galangan kapal di Jakarta, Purbaya menyuarakan kegelisahan pelaku industri kapal dalam negeri yang belum menerima pesanan dari KKP, padahal anggaran tambahan untuk keperluan itu konon telah dicairkan.

“Berapa dari pemda yang sudah terima (order kapal) dari KKP? Belum? Kan aneh, enggak masuk akal. Uangnya (sudah) gua keluarin, order-nya enggak ada. Ini apa-apaan? Ini kurang aktif apa gimana?” ujar Purbaya dengan nada tinggi.

Dalam kelanjutan pernyataannya, Purbaya menekankan aspek efisiensi anggaran dan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi. Ia merasa kebijakan fiskal yang telah dikeluarkan menjadi tidak optimal jika tidak diikuti dengan realisasi pembelian yang menggairahkan industri domestik.

“Kenapa KKP belum ada order di sana (industri kapal dan galangan kapal domestik)? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya sudah saya anggarin loh, rugi saya Pak, sudah ngutang, disalokasi, enggak dipakai,” ungkapnya.

Insiden ini menyoroti dinamika dan potensi kesalahpahaman dalam koordinasi antar kementerian, terutama dalam proyek-proyek besar yang melibatkan alur anggaran dan eksekusi yang terpisah. Kedua pernyataan yang berseberangan ini mengundang pertanyaan mengenai sinkronisasi data dan komunikasi kebijakan di tingkat pemerintahan.