Transaksi Kartu di Kaltim: Nilai Naik, Volume Turun pada Kuartal III 2025

PARADAPOS.COM - Transaksi menggunakan kartu debit dan kredit di Kalimantan Timur pada kuartal ketiga 2025 menunjukkan tren yang beragam. Meski nilai uang yang berpindah tangan meningkat, frekuensi atau jumlah transaksi justru tercatat menurun. Data resmi dari Bank Indonesia Provinsi Kaltim mengungkap dinamika perilaku pembayaran masyarakat di tengah kondisi ekonomi regional.

Peningkatan Nilai di Tengah Penurunan Volume

Secara nominal, transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Kaltim tumbuh 4,11 persen secara tahunan, mencapai Rp41,09 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah transaksi berkurang, nilai rata-rata per transaksi cenderung lebih besar. Di sisi lain, volume atau frekuensi transaksi justru menyusut 2,96 persen (yoy) menjadi 32,26 juta kali. Penurunan ini terlihat signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan 7,07 persen yang masih dicapai pada kuartal sebelumnya.

Laporan resmi Bank Indonesia Kalimantan Timur yang dirilis Rabu (11/2/2026) merinci kondisi tersebut. "Volume transaksi APMK triwulan III 2025 tercatat 32,26 juta transaksi," demikian bunyi laporan itu, mengonfirmasi tren yang terjadi.

Kartu Kredit Tunjukkan Performa Berbeda

Berbeda dengan gambaran umum APMK, transaksi kartu kredit justru menunjukkan vitalitas dengan pertumbuhan ganda. Nilai transaksi kartu kredit melesat 9,66 persen (yoy) menjadi Rp913,85 miliar, akselerasi dari pertumbuhan 5,37 persen di kuartal II. Volume transaksinya juga mengikuti tren positif dengan ekspansi 10,62 persen (yoy), mencapai 904.114 transaksi. Data ini mengindikasikan bahwa penggunaan kartu kredit tetap menjadi pilihan untuk transaksi bernilai tertentu, atau mungkin mencerminkan pola konsumsi yang berubah di kalangan pengguna.

Dominasi Dua Kota Besar

Dari sisi geografis, aktivitas transaksi kartu kredit di Kaltim masih sangat terpusat di dua wilayah urban utama. Kota Balikpapan menjadi pusat terbesar, menyumbang setengah dari total nilai transaksi (50%) dan 44 persen dari volume transaksi. Posisi kedua ditempati Kota Samarinda dengan kontribusi 36 persen secara nominal dan 25 persen secara volume.

Adapun kota dan kabupaten lain seperti Bontang dan Kutai Kartanegara menempati posisi ketiga dan keempat, dengan kontribusi yang jauh lebih kecil. Pola ini menggambarkan konsentrasi aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat yang masih bertumpu pada dua ibu kota sebelumnya tersebut, sekaligus menunjukkan potensi pertumbuhan di wilayah lain yang masih terbatas.