Ade Armando: PDIP Pencetus Wacana Polri di Bawah Kementerian

PARADAPOS.COM - Pakar komunikasi Ade Armando menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pihak yang pertama kali mengangkat wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Pernyataan ini disampaikannya menanggapi penolakan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap gagasan tersebut. Ade Armando menilai wacana ini muncul dalam konteks dinamika politik pasca Pemilu dan Pilkada 2024, di mana PDIP dinilai mengalami kemunduran.

Klaim Ade Armando: PDIP Pencetus Wacana

Dalam sebuah program diskusi televisi, Ade Armando secara gamblang menyampaikan analisisnya mengenai asal-usul perdebatan tentang status Polri. Menurut pengamatannya, narasi ini bukan dimulai dari internal kepolisian, melainkan dari partai politik.

"Itu tidak begitu ceritanya. Yang pertama kali mengangkat isu ini adalah PDIP," tuturnya dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Di Balik Pertemuan Prabowo dan Tokoh Kritis' yang tayang di iNews, Selasa (10/2/2026).

Konteks Politik di Balik Isu

Ade Armando kemudian memaparkan konteks yang melatarbelakangi kemunculan isu tersebut. Dia menilai, wacana ini mencuat pasca PDIP menghadapi tantangan dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada 2024 lalu, di mana partai tersebut dinilai mengalami kemunduran hasil yang signifikan.

"Dan kemudian mereka menuduh bahwa yang berada di balik bencana buat PDIP itu adalah polisi. Dan ini waktu itu memang makanya mulai muncul istilah parcok itu. Partai cokelat. Partai cokelat yang berperan dalam memenangkan lawan-lawannya PDIP," jelasnya.

Lebih lanjut, Ade melihat ada persepsi di internal PDIP bahwa polisi dianggap tidak netral dan telah menjadi alat politik. Dari situlah, menurut analisisnya, muncul dorongan untuk membawa Polri ke dalam struktur kementerian agar lebih terkontrol.

Respons Tegas Kapolri

Menanggapi wacana yang berembus itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan respons yang sangat jelas dan tegas. Ade Armando mengutip pernyataan Sigit yang disampaikan di berbagai kesempatan.

"Itu semua dimulainya oleh PDIP. 2024, 2025, 2026 muncul lagi. Dan ketika itulah Pak Listyo Sigit memberi respons: 'saya daripada disuruh-suruh, saya tuh ditawari jadi menteri kepolisian,' kata dia. 'Saya daripada jadi menteri kepolisian saya milih jadi petani,' dia bilang waktu itu begitu," ungkap Ade Armando.

Penolakan Resmi di Forum DPR

Penolakan Kapolri tersebut bukan sekadar pernyataan di pinggir lapangan, melainkan disampaikan secara resmi dalam forum rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026). Dalam forum itu, Sigit mengaku mendapat tawaran informal via aplikasi percakapan.

"Ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian," ucap Sigit di hadapan para anggota dewan.

Dia bahkan menegaskan komitmennya dengan pernyataan yang lebih personal. "Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," tegasnya.

Dari sisi institusi, Kapolri beralasan bahwa perubahan struktur tersebut justru akan melemahkan Polri, dan pada akhirnya juga melemahkan negara serta posisi presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pernyataan ini menutup perdebatan dengan penekanan pada pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme lembaga kepolisian.