Menteri Keuangan dan Menteri KKP Berselisih Soal Data Realisasi Anggaran Kapal

PARADAPOS.COM - Polemik publik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyoroti perbedaan data krusial terkait proyek pengadaan kapal. Perdebatan yang muncul pada Februari 2026 ini bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut mekanisme pendanaan, realisasi anggaran, dan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan program sektoral di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Inti Polemik: Dua Versi Data yang Berbeda

Perselisihan ini berawal dari keheranan Menkeu Purbaya karena anggaran untuk pembangunan kapal yang telah dialokasikan dianggap belum direalisasikan oleh KKP. Dari sudut pandang Kementerian Keuangan, komitmen dana sudah ada namun tidak diikuti dengan pesanan ke galangan kapal, sehingga manfaat ekonominya dinilai belum terasa.

Purbaya mengungkapkan keheranannya dengan nada frustrasi. "Kan aneh enggak masuk akal. Uangnya sudah saya keluarkan, ordernya enggak ada," ujarnya. Ia juga menambahkan, "Rugi saya Pak, utang-utang dialokasikan enggak dipakai."

Namun, Menteri Trenggono membantah dengan penjelasan yang sama sekali berbeda. Ia menegaskan bahwa sumber pendanaan proyek kapal berasal dari pinjaman pemerintah Inggris (UK) yang masih dalam proses finalisasi, dan eksekutornya adalah Badan Logistik Pertahanan, bukan KKP secara langsung.

Trenggono memberikan klarifikasi tegas. "Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan," jelasnya.

Mengapa Bisa Terjadi Perbedaan Persepsi?

Analisis mendasar menunjukkan bahwa perbedaan ini bersumber dari dua pendekatan yang berbeda dalam membaca sebuah proyek. Kementerian Keuangan beroperasi dengan pendekatan makro-fiskal, yang fokus pada alokasi anggaran, komitmen pembayaran, dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, KKP melihat dari kacamata teknis-sektoral, yang lebih memperhatikan tahapan proyek, proses pinjaman luar negeri, dan realisasi di lapangan.

Kompleksitas ini diperparah oleh tantangan klasik birokrasi: silo mentality. Masing-masing kementerian seringkali bekerja dengan sistem dan definisi data yang terpisah. Tanpa sinkronisasi data secara real-time, sebuah anggaran bisa tercatat "telah cair" di satu sisi, namun masih "dalam proses" di sisi lain.

Dampak yang Mengintai di Balik Polemik

Perdebatan data di tingkat elite ini bukan tanpa konsekuensi. Setidaknya ada tiga dampak potensial yang mengancam. Pertama, ketidakpastian bagi pelaku usaha, khususnya industri galangan kapal dan sektor perikanan yang menunggu kepastian proyek. Kedua, efektivitas kebijakan KKP, seperti industrialisasi perikanan dan penangkapan terukur untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bisa terganggu jika proyek strategis tertunda. Ketiga, persepsi publik terhadap tata kelola fiskal bisa memburuk, terutama terkait sensitivitas penggunaan utang negara yang dianggap tidak efisien.

Sikap Terbuka dan Teguran di Ruang Publik

Yang menarik dari dinamika ini adalah sikap yang ditunjukkan Menkeu Purbaya. Di tengah perdebatan, ia membuka kemungkinan bahwa data yang dimilikinya mungkin keliru. Sikap ini tergolong jarang dalam budaya birokrasi yang seringkali defensif.

"Oh saya enggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek kan ke galangan, ada enggak yang di-order? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya enggak tahu. Ya sudah enggak apa-apa," tutur Purbaya. Ia bahkan menambahkan, "Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah. Tapi, sebagian katanya uangnya kata pinjaman. Tapi, pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja."

Di sisi lain, Trenggono memberikan teguran halus namun tegas mengenai pentingnya validasi data sebelum sebuah pernyataan disampaikan ke publik. "Jadi, sebaiknya, Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar," ungkapnya.

Momentum untuk Perbaikan Tata Kelola Data

Pada akhirnya, peristiwa ini menyisakan pelajaran berharga. Perdebatan data sebenarnya adalah hal yang wajar dalam proses kebijakan yang kompleks. Namun, ruang yang ideal untuk menyelesaikannya seharusnya adalah forum koordinasi internal antar-kementerian, bukan di ruang publik yang rentan memicu spekulasi.

Jika polemik ini dapat dijadikan momentum untuk memperkuat integrasi data antara kebijakan fiskal dan sektoral—terutama dalam mendukung target PNBP perikanan dan penguatan ekonomi biru—maka perbedaan angka yang awalnya memicu silang pendapat justru bisa menjadi pintu masuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih solid, transparan, dan efektif.