Anggota DPR Desak Investigasi Tuntas Insiden Penembakan Pesawat di Papua

- Kamis, 12 Februari 2026 | 22:00 WIB
Anggota DPR Desak Investigasi Tuntas Insiden Penembakan Pesawat di Papua

PARADAPOS.COM - Seorang anggota parlemen mendesak investigasi mendalam atas insiden penembakan pesawat yang menewaskan dua awak di Bandara Koroway Batu, Papua Selatan, pekan lalu. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan peristiwa ini memerlukan perhatian serius dan penanganan hukum yang transparan untuk mengungkap pelaku serta motif di balik serangan terhadap pesawat komersial tersebut.

Desakan Investigasi Menyeluruh

Insiden yang menimpa pesawat milik PT Smart Air Aviation terjadi pada Rabu (11/2) dan merenggut nyawa pilot serta kopilot. Dave Laksono, politikus Partai Golkar, menekankan bahwa perlindungan terhadap warga sipil, termasuk awak penerbangan, merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh diabaikan. Dalam pernyataannya, dia secara khusus mendorong proses hukum yang tegas.

"Kami mendorong investigasi untuk mengungkap pelaku dan motif di balik serangan," jelasnya, menegaskan pentingnya langkah tersebut.

Pendekatan Komprehensif untuk Papua

Lebih dari sekadar penanganan kasus, Dave melihat peristiwa tragis ini sebagai bagian dari persoalan yang lebih luas di Papua. Dia menilai situasi di wilayah tersebut membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang tidak hanya mengandalkan aspek keamanan. Menurutnya, kombinasi antara dialog, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kunci untuk meredakan ketegangan.

"Pendekatan komprehensif, diharap mengurangi ketegangan, meningkatkan kepercayaan, dan menyelesaikan akar masalahnya," ungkapnya.

Pengawasan Kebijakan dan Penegakan HAM

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen, Dave Laksono memastikan Komisi I DPR akan terus memantau implementasi kebijakan pemerintah di Papua. Prinsip utama yang ditekankan adalah bahwa setiap kebijakan harus berjalan dalam koridor hukum dan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

"Kebijakan terhadap Papua, harus berorientasi terhadap kepentingan nasional dan perlindungan bagi warga sipil," tuturnya, menutup pernyataannya.

Editor: Rico Ananda

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar