Bunuh Diri Remaja di Indonesia: Data BRIN Ungkap 46,6% Korban Berusia Muda

PARADAPOS.COM - Sebuah peristiwa tragis di Ngada, Nusa Tenggara Timur, dua pekan lalu, menyentak kesadaran publik. Seorang anak Sekolah Dasar (SD) berusia 10 tahun ditemukan meninggal karena bunuh diri. Insiden ini memantik pertanyaan mendasar: apa yang mendorong seorang anak seusia itu untuk mengakhiri hidupnya, dan apakah ini merupakan tanda darurat kesehatan mental yang meluas di kalangan anak dan remaja Indonesia?

Statistik yang Menyimpan Wajah dan Nama

Di balik angka-angka yang kerap terasa dingin, selalu tersimpan kisah manusia. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri mencatat 1.288 kasus bunuh diri pada 2022, dengan tren yang dilaporkan meningkat di tahun 2023. Hingga akhir Mei 2025 saja, angka sementara telah mencapai 594 kasus, mengindikasikan sebuah kurva yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Yang lebih memprihatinkan, analisis dari berbagai laporan akademik dan BRIN mengungkap proporsi yang menggetarkan. Dari 2.112 kasus bunuh diri dalam rentang 2012-2023, hampir separuhnya—tepatnya 985 kasus atau 46,6%—dilakukan oleh remaja. Mereka adalah nyawa-nyawa yang seharusnya sedang mengejar mimpi dan merancang masa depan.

Alarm Sosial di Balik Angka

Ini bukan sekadar persoalan statistik kriminal, melainkan sebuah alarm sosial yang nyaring. Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional (I-NAMHS 2022) memberikan gambaran yang lebih dalam dan mengkhawatirkan. Survei tersebut mengungkap bahwa 1,4% remaja mengaku memiliki pikiran untuk bunuh diri dalam 12 bulan terakhir.

“Sebanyak 0,5% merencanakan, dan 0,2% pernah mencoba,” ungkap data survei tersebut, mempertegas bahwa persoalan ini bukan kasus sporadis, melainkan sesuatu yang laten dan hidup di tengah-tengah kehidupan sehari-hari remaja.

Puncak Gunung Es dan Tekanan Berlapis

Para pengamat mengingatkan, data resmi yang ada saat ini kemungkinan besar hanya merepresentasikan puncak gunung es. Stigma sosial, pencatatan yang belum seragam, dan kerahasiaan keluarga seringkali menyebabkan kasus-kasus serupa tidak terlapor. Namun, tren yang terlihat sudah cukup menjadi dasar untuk bertindak.

Pertanyaan besarnya adalah, mengapa kelompok remaja begitu rentan? Generasi ini menghadapi tekanan berlapis yang unik: kompetisi akademik yang ketat, ekspektasi sosial yang membebani, paparan tanpa henti terhadap media sosial, serta kecemasan akan masa depan ekonomi dan lingkungan. Ruang digital, yang semestinya menjadi sarana ekspresi, tak jarang berubah menjadi arena perbandingan sosial dan perundungan yang tak terlihat.

Sistem Pendukung yang Belum Kukuh

Di sisi lain, sistem pendukung kesehatan mental di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Akses terhadap layanan psikolog dan psikiater yang berkualitas belum merata, dengan rasio tenaga profesional terhadap populasi yang masih jauh dari ideal. Layanan konseling di banyak sekolah seringkali berjalan sekadar sebagai formalitas, tanpa pendekatan yang proaktif dan komprehensif.

Literasi kesehatan mental di tingkat keluarga dan pendidik juga masih perlu ditingkatkan. Banyak tanda-tanda awal krisis psikologis, seperti perubahan perilaku drastis, isolasi sosial, atau penurunan minat belajar, yang luput dari perhatian dan tidak dikenali sebagai sinyal bahaya.

Menuju Solusi Komprehensif

Pencegahan bunuh diri, khususnya pada usia remaja, jelas memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan antara lain:

Pertama, mendorong perbaikan sistem pencatatan data bunuh diri yang lebih presisi, terpilah berdasarkan kelompok usia dan wilayah, untuk mendasari kebijakan yang tepat sasaran.

Kedua, menguatkan layanan kesehatan mental berbasis sekolah dan komunitas dengan menjadikan konselor sekolah sebagai garda terdepan dalam deteksi dini, dilengkapi dengan pelatihan dan sumber daya yang memadai.

Ketiga, gencar melakukan edukasi dan literasi kesehatan mental bagi orang tua, guru, dan masyarakat luas untuk mengenali tanda-tanda distress psikologis.

Keempat, menyusun regulasi yang bijak untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, melindungi anak dan remaja dari konten berbahaya dan perundungan siber tanpa mengebiri kebebasan berekspresi.

Kelima, yang tak kalah penting, adalah menciptakan integrasi kebijakan yang solid antar kementerian dan lembaga, karena kesehatan mental adalah isu lintas sektor yang tidak bisa diselesaikan secara parsial.

Setiap angka dalam statistik bunuh diri merefleksikan kegagalan kolektif kita dalam menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi generasi muda. Mencegah tragedi ini bukan hanya soal menyelamatkan nyawa, tetapi lebih luas lagi, tentang memelihara harapan dan masa depan bangsa. Pilihan kini ada di tangan kita: apakah akan membiarkan angka-angka ini menjadi rutinitas laporan tahunan, atau menjadikan momentum pilu ini sebagai titik balik bagi perbaikan kesehatan mental nasional yang lebih serius.