Tokoh Nasional Soroti Politik Akal Sehat dan Rekonsiliasi dalam Kepemimpinan Prabowo

PARADAPOS.COM - Sejumlah tokoh nasional menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan politik akal sehat yang mengedepankan rekonsiliasi dan stabilitas bangsa. Penilaian ini mengemuka dalam peluncuran buku "Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung" karya jurnalis senior Joseph Osdar di Jakarta, Minggu (15/2), yang dihadiri oleh berbagai kalangan dari dunia politik, hukum, dan pemerintahan.

Politik Akal Sehat untuk Kepentingan Bangsa

Dalam acara tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan pentingnya kepemimpinan yang rasional dan mampu merangkul. Ia mengajak publik merefleksikan perjalanan demokrasi Indonesia yang pernah mengalami polarisasi tajam, serta menegaskan urgensi politik yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.

Bamsoet menjelaskan bahwa politik akal sehat seringkali berani mengambil keputusan yang tidak populer namun penting bagi negara. Ia menyinggung soal penataan sistem perekonomian yang berlandaskan konstitusi.

"Politik akal sehat adalah keberanian untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, namun sangat krusial bagi keselamatan negara. Termasuk ketika Beliau memutuskan untuk menata kembali sistem perekonomian Indonesia sesuai amanah konstitusi UUD 1945 khususnya Pasal 33 sebagai landasan konstitusional perekonomian Indonesia yang menekankan asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting, dan pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat," terang Bamsoet dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).

Kenangan dan Karakter yang Autentik

Bamsoet juga membagikan kesan pribadinya saat pertama kali bertemu Prabowo Subianto sekitar 40 tahun lalu, ketika ia masih menjadi wartawan muda dan Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus. Pertemuan di Markas Kopassus Cijantung itu meninggalkan kesan mendalam baginya tentang sosok perwira yang memiliki pengalaman lapangan.

Kesan itu semakin kuat terkait respons Prabowo atas sebuah tulisan Bamsoet yang menjadi sampul majalah. Ungkapan khas Prabowo saat itu masih jelas terekam dalam ingatannya.

"Saya ingat betul saat itu Prabowo dengan tegas mengatakan, 'Saya jenderal perang, bukan jenderal golf'. Kalimat itu membekas hingga hari ini sebagai simbol karakter yang autentik, tegas, dan tidak mau terjebak dalam politik pencitraan yang sifatnya kosmetik," kenang Bamsoet.

Sense of Keperwiraan di Atas Panggung

Nuansa karakter yang dipegang teguh itu juga diungkap oleh akademisi Rocky Gerung. Ia menceritakan pengalamannya saat mengusulkan suatu strategi debat untuk Prabowo pada Pilpres 2019, yang kemudian ditolak dengan pertimbangan etika.

"Harus saya akui, Prabowo memang punya semacam sense of keperwiraan. Dia tidak ingin menghina Presiden Jokowi di atas panggung," jelas Rocky.

Dokumentasi Fase Rekonsiliasi Nasional

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie melihat buku karya Osdar ini sebagai sebuah dokumentasi penting atas proses rekonsiliasi yang terjadi di tingkat nasional. Ia menyoroti berbagai instrumen yang berperan dalam pemulihan hubungan politik pasca-kontestasi.

"Buku ini dengan apik memaparkan bagaimana instrumen seperti pemberian maaf, merangkul lawan, hingga konsolidasi elit menjadi bagian dari healing process bangsa kita. Dalam kacamata konstitusi, stabilitas adalah prasyarat bagi tegaknya hukum. Apa yang ditulis Osdar mengenai politik akal sehat Prabowo sejalan dengan kebutuhan kita akan kepemimpinan yang mampu menyatukan, bukan membelah," urai Jimly.

Jimly menegaskan bahwa konstitusi mengamanatkan pemerintahan yang efektif dan stabil. Tanpa stabilitas politik, berbagai agenda pembangunan dan reformasi berisiko terhambat.

Kepemimpinan Berorientasi Pengabdian

Dari perspektif lain, Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto menilai buku tersebut menghadirkan sudut pandang kepemimpinan yang berorientasi pada pengabdian. Ia menilai Prabowo konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat, yang tercermin dari berbagai program yang diusung.

Aries juga menyebut tiga karakter utama yang wajib dimiliki pemimpin: moralitas, kapabilitas, dan elektabilitas.

"Secara moral, komitmennya terhadap bangsa dan rakyat kecil tidak diragukan. Dari sisi kapabilitas, kepemimpinannya juga terlihat, bahkan di level internasional, Indonesia semakin diperhitungkan," ujarnya.

Koreksi terhadap Neoliberalisme

Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan penekanan pada aspek kebijakan ekonomi. Ia menyebut pemerintahan saat ini sedang mengarahkan ulang kebijakan ekonomi agar kembali berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, sebuah langkah yang ia sebut sebagai koreksi terhadap paham neoliberalisme.

"Pekerjaan besar kita sekarang adalah melakukan koreksi terhadap neoliberalisme. Pak Prabowo ingin mengembalikan ekonomi kita ke jalur konstitusi yang sifatnya imperatif yaitu bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat," kata Fadli.

Fadli yang mengaku mengenal Prabowo sejak lama menilai kebijakan yang dijalankan saat ini merupakan hasil dari proses pemikiran yang panjang dan matang.