Menlu RI Tegaskan Komitmen Penjembatanan Saat Pimpin Dewan HAM PBB

PARADAPOS.COM - Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan komitmen negara itu untuk memimpin dengan prinsip penjembatanan selama masa Presidensi Dewan HAM PBB. Pernyataan tegas itu disampaikan dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026), di tengah tantangan geopolitik global yang menguji kredibilitas lembaga multilateral tersebut.

Komitmen untuk Kolaborasi dan Tanggung Jawab Global

Mengawali pidatonya di forum internasional itu, Menlu Sugiono langsung menekankan filosofi kepemimpinan Indonesia. Ia menyatakan bahwa presidensi ini akan dijalankan dengan semangat inklusivitas dan konsultasi yang luas, mengakui bahwa mandat yang diemban adalah untuk kepentingan seluruh anggota.

"Indonesia akan berupaya menjembatani perbedaan, berkonsultasi secara luas, mendengarkan dengan saksama, dan bertindak secara bertanggung jawab. Karena presidensi ini bukan hanya untuk Indonesia, melainkan untuk kita semua," tegasnya.

Landasan pendekatan ini, menurut penjelasan diplomat senior tersebut, berawal dari keyakinan bahwa kredibilitas suatu negara dimulai dari komitmen dalam negerinya sendiri, namun tanggung jawabnya tidak berhenti di sana. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan di Dewan HAM PBB merupakan perpanjangan dari tanggung jawab global yang harus dijalankan dengan prinsip yang sama.

Tantangan di Tengah Geopolitik yang Memanas

Sugiono tidak menampik realitas yang dihadapi dunia multilateral saat ini. Ia menyoroti bagaimana tekanan dari ketegangan geopolitik yang meningkat turut membayangi dan mempengaruhi dinamika di dalam Dewan HAM PBB. Situasi ini, lanjutnya, menuntut kesadaran kolektif untuk menjaga martabat dan fungsi utama lembaga tersebut.

"Agar tetap kredibel dan relevan, Dewan HAM PBB harus menunjukkan ketahanan yang dinamis, beradaptasi terhadap tantangan yang muncul sembari menjaga integritas dan prinsip-prinsip dasarnya," papar Sugiono.

Adaptasi yang dimaksud, ditegaskannya, harus berlandaskan pada penguatan nilai-nilai fundamental seperti imparsialitas, objektivitas, dan transparansi. Tanpa pilar-pilar ini, otoritas dan legitimasi dewan berada dalam ancaman serius.

Peringatan terhadap Polarisasi dan Seruan untuk Universalitas

Menteri Luar Negeri itu kemudian menyampaikan peringatan yang gamblang mengenai risiko yang mengintai. Ia mengingatkan bahwa polarisasi dan praktik tebang pilih adalah musuh bersama yang dapat melumpuhkan efektivitas Dewan HAM PBB.

"Jika Dewan ini menjadi terpolarisasi, otoritasnya akan menyusut. Jika dianggap tebang pilih, legitimasinya akan terganggu. Jika gagal memberikan keadilan, ia akan kehilangan kepercayaan," ujarnya memperingatkan.

Sebagai penutup, Sugiono mengajak seluruh delegasi dan negara anggota untuk merefleksikan kembali esensi dari perjuangan hak asasi manusia. Ia menyerukan agar perbedaan pendekatan tidak boleh mengaburkan tujuan universal yang menyatukan semua bangsa.

"Universalitas hak asasi manusia seharusnya menyatukan kita dalam tujuan, bukan memecah kita dalam pendekatan," tuturnya menutup pidato yang menjadi perhatian banyak pihak tersebut.