PARADAPOS.COM - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) membongkar dugaan kejahatan kerah putih yang sistematis di sektor pendidikan era transformasi digital. Kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang tengah disidik Kejaksaan Agung dinilai hanya puncak gunung es dari kerusakan sistemik yang lebih besar. Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, menuding adanya skema komersialisasi pelatihan guru yang mengesampingkan kesejahteraan tenaga pendidik sepanjang periode kurikulum 2019–2024.
Puncak Gunung Es Kejahatan Kerah Putih
Sengkarut dunia pendidikan di era transformasi digital mulai dikuliti habis. P2G membongkar dugaan skema kejahatan kerah putih yang berjalan masif dan sistematis selama pemberlakuan kurikulum periode 2019–2024. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang tengah disidik oleh Kejaksaan Agung hanyalah serpihan kecil dari bobroknya tata kelola anggaran di kementerian.
Iman Zanatul Haeri mengendus adanya anomali besar di mana aspek kesejahteraan guru sengaja dikesampingkan demi memuluskan proyek-proyek pelatihan komersial.
"Inilah kejahatan kerah putih melalui 'pelatihan guru'. Kasus korupsi Chromebook hanya bisa menangkap bagian kecilnya saja, tapi sesungguhnya sangat bisa ditelusuri. Google tidak sendiri," tegas Iman Zanatul Haeri melalui akun media sosial pribadinya.
Anggaran Rp3 Triliun untuk Laporan Kesuksesan Semu
Berdasarkan data investigasi P2G, salah satu kekeliruan fatal rezim terdahulu adalah penggelontoran dana fantastis mencapai Rp3 triliun untuk mendanai program Guru Penggerak. Ironisnya, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang berimbas nyata pada kepastian nasib dan hajat hidup para pengajar justru dianaktirikan.
Menjelang akhir masa jabatan pada 2024, para pemangku kebijakan ditengarai panik sehingga nekat mempabrikasi indikator keberhasilan artifisial. Parameter kesuksesan dimanipulasi sekadar dari ramainya tagar di media sosial, jumlah akses platform, hingga seremonial digital elitis yang hanya melibatkan kelompok itu-itu saja atau fenomena "4L" (Lu lagi, Lu lagi).
Gurita Bisnis Aplikasi dan Eksploitasi Tenaga Pendidik
Praktik digitalisasi yang ugal-ugalan ini memunculkan tiga persoalan serius di lapangan. Pertama, guru dipaksa menjadi konten kreator. Para tenaga pendidik di lapangan terpaksa menguras waktu demi membuat konten digital hingga mengabaikan tugas pokok mengajar siswa.
Kedua, munculnya sindikat lembaga pelatihan nakal. P2G mendeteksi adanya jaringan lembaga swasta nakal yang terafiliasi dengan pejabat korup. Mereka memanfaatkan kepanikan guru terhadap regulasi baru demi meraup untung.
Ketiga, desakan perluasan sidik. Korps Adhyaksa di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin didorong untuk tidak berhenti pada pengadaan fisik laptop. Publik mendesak agar mafia aplikasi fiktif triliunan rupiah ikut diusut tuntas.
Langkah hukum yang agresif dari Kejaksaan Agung kini menjadi harapan satu-satunya bagi publik demi membersihkan ekosistem pendidikan dari cengkeraman korporasi nakal sekaligus mengembalikan marwah profesi guru di Indonesia."
Editor: Wahyu Pradana
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Anggaran Rp100 Miliar untuk Sapi Kurban Presiden Dinilai Tak Proporsional di Tengah Tekanan Ekonomi Rakyat
Pengamat: Jika Abu Janda Tak Jadi Tersangka, Kepercayaan pada Penegakan Hukum Bisa Runtuh
Aktivis Hukum Kecam Hercules atas Dugaan Penculikan Anak Penulis Ahmad Bahar
Hercules Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Penculikan dan Ancaman terhadap Anak Penulis Ahmad Bahar