Pemerintah Tegaskan Koperasi Desa Bukan Saingi Alfamart-Indomaret, Tapi Mitra Distribusi

PARADAPOS.COM - Pemerintah menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukanlah bentuk persaingan terhadap jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret. Penjelasan ini disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso usai berkoordinasi dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Inti dari program ini adalah pemberdayaan ekonomi desa dengan menjadikan koperasi sebagai pusat distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat pedesaan.

Kolaborasi, Bukan Kompetisi

Dalam penjelasannya, Menteri Budi Santoso menekankan bahwa skema yang dibangun justru mengarah pada kolaborasi. Ia membayangkan KDMP dapat menjadi mitra distributor dan minimarket yang ada untuk menyalurkan produk mereka ke pelosok desa. Model kemitraan ini dinilai mirip dengan yang selama ini telah berjalan antara distributor dan toko kelontong tradisional.

“Ingin lebih dekat distribusinya kepada konsumen yang ada di desa. Ini kesempatan bagus untuk berkolaborasi dengan minimarket, distributor untuk menyalurkan produknya melalui KDMP,” tuturnya saat ditemui di kantornya, Kamis (26/2).

Dengan fungsi sebagai minimarket, KDMP diharapkan mampu menawarkan variasi produk yang lebih luas, tidak hanya barang kebutuhan pokok, tetapi juga keperluan spesifik masyarakat agraris.

“KDMP kan sangat bagus, bisa berfungsi sebagai minimarket dengan variasi produk lebih banyak. Menyediakan produk alat pertanian, pupuk, obat-obatan,” jelas Budi.

Meski menyasar pasar yang serupa, jangkauan koperasi desa dianggap memiliki potensi yang lebih luas secara sosial-ekonomi. Pemerintah pun berjanji akan mengembangkan KDMP secara bijak dan proporsional agar lembaga ini benar-benar kuat dan mandiri.

“Agar pemberdayaan ekonominya bisa berjalan dengan baik. KDMP bisa lebih proporsional sehingga menjadi lembaga kuat,” ucapnya.

Menggeser Peta Distribusi Desa

Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyusun ulang peta perdagangan ritel di wilayah pedesaan. Kementerian Koperasi dan UKM telah mengimbau jaringan ritel modern untuk tidak lagi menambah gerai baru di desa. Kebijakan ini ditempuh untuk memberi ruang sekaligus memperkuat posisi KDMP sebagai porok aktivitas ekonomi lokal.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono secara gamblang menyampaikan pesan tersebut kepada pelaku usaha ritel. Ia berargumen bahwa keberadaan koperasi desa memastikan perputaran ekonomi dan keuntungan usaha tetap berada di lingkungan masyarakat setempat, berbeda dengan ritel modern yang keuntungannya cenderung mengalir ke pusat kota.

“Jadi saya pernah ketemu dengan yang punya ritel modern yang sebelah sana, saya bilang setop bikin ritel modern di desa, biarkan di desa itu si koperasi desa yang jualan ritel barang-barangnya,” ungkap Ferry dalam sebuah wawancara.

Namun, pemerintah tidak menutup pintu kerja sama secara keseluruhan. Ritel modern masih dapat berperan sebagai pemasok untuk produk-produk tertentu yang belum bisa dipenuhi oleh koperasi. Di sisi lain, pemerintah mendorong UMKM desa untuk mulai memproduksi berbagai kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti sabun, kecap, atau sambal. Dukungan ekosistem berupa kurasi dan pembiayaan juga dijanjikan untuk menarik generasi muda mengelola koperasi yang produktif.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan baru di pasar ritel pedesaan, di mana koperasi bertumbuh sebagai tulang punggung ekonomi komunitas tanpa sepenuhnya mengisolasi diri dari jaringan distribusi nasional.