Pemprov DKI Targetkan Program LPDP Jakarta Beroperasi Penuh pada 2027

PARADAPOS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan program beasiswa khusus daerah, yang diinspirasi skema Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) nasional, dapat mulai beroperasi pada 2027. Gubernur Pramono Anung Wibowo mengungkapkan, persiapan teknis dan pembahasan pendanaan untuk program yang dijuluki "LPDP Jakarta" ini telah dimulai, meski sempat terhambat oleh pemotongan anggaran.

Target 100 Penerima Beasiswa pada Tahap Awal

Dalam pertemuan dengan pimpinan LPDP pusat beberapa waktu lalu, Pramono dan jajarannya mulai membahas skema implementasi program ini secara lebih mendetail. Gubernur optimistis target awal pengiriman 100 penerima beasiswa dapat tercapai pada tahun depan.

"Salah satu yang betul-betul saya ingin canangkan adalah mempunyai LPDP Jakarta. Apakah bisa? Saya yakin bisa," tegas Pramono, seperti dikutip dari Antara, Jumat (27/2/2026).

Ia melanjutkan, "Tiga hari yang lalu saya didampingi Bu Nana (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana) menerima direktur atau yang paling tinggi di LPDP, Pak Dwi Larso. Kami sudah mulai berbicara lebih detail."

Mencari Solusi Atas Kendala Pendanaan

Mengakui adanya tantangan, mantan Sekretaris Kabinet itu menyebut rencana peluncuran sempat tertunda akibat pemotongan dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta yang mencapai Rp15 triliun. Namun, Pemprov DKI menyatakan telah menemukan jalan keluar untuk mengatasi kendala anggaran tersebut dan berkomitmen melanjutkan proyek ini.

"Saya sudah sampaikan ke Bu Nana, kalau bisa tahun depan sekurang-kurangnya kita bisa memberangkatkan 100 orang LPDP," ujarnya menegaskan target jangka pendek tersebut.

Skema yang Inklusif dan Berjenjang

Program LPDP Jakarta dirancang tidak hanya untuk lulusan SMA yang akan menempuh pendidikan sarjana. Pramono menekankan bahwa program ini juga akan menyasar jenjang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk magister (S2) dan doktoral (S3), serta terbuka secara adil bagi tenaga pendidik yang ingin meningkatkan kualifikasi.

Dari sudut pandang kebijakan publik, langkah ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan instrumen pembiayaan pendidikan berkelanjutan. Pendidikan, dalam pandangan Pramono, merupakan kunci transformasi sosial yang dapat mengubah masa depan individu, khususnya bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Oleh karena itu, komitmen untuk memperluas akses pendidikan berkualitas melalui program beasiswa daerah ini menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan ibu kota.