Anggota DPR Desak BRIN Percepat Bantuan Air Bersih untuk Korban Longsor Tegal

PARADAPOS.COM - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mempercepat penanganan krisis air bersih di lokasi bencana, salah satunya di hunian sementara korban tanah bergerak di Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Desakan ini disampaikan menyusul temuan lapangan yang mengungkap minimnya akses air bersih bagi para pengungsi, sebuah kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditunda pemenuhannya.

Desakan untuk Penyediaan Air Bersih Segera

Dalam kunjungan kerjanya di Jawa Tengah, Fikri bersama Ketua MPR RI mendapatkan laporan mengenai parahnya kelangkaan sumber air di lokasi huntara Padasari. Menanggapi temuan itu, ia langsung berkoordinasi dengan Kepala BRIN, Arif Satria, untuk meminta bantuan penyediaan unit mesin Air Siap Minum (Arsinum).

Fikri menekankan urgensi penanganan ini. "Mengingat kebutuhan air bersih tidak bisa ditunda, kami berharap ada pengingat untuk BRIN, mungkin melalui pemerintah provinsi agar masalah ini segera diatasi," tuturnya.

Menunggu Kedatangan Inovasi BRIN

Sayangnya, respons cepat terkendala ketersediaan alat. Seluruh stok mesin Arsinum milik BRIN saat ini masih ditempatkan untuk penanganan bencana di Aceh. Karenanya, masyarakat Padasari terpaksa menunggu penyelesaian produksi unit mobile terbaru. Mesin yang tengah diproduksi ini diklaim memiliki kapasitas produksi 10.000 liter per hari dan mampu mengolah air dari berbagai sumber, bahkan yang keruh sekalipun, menjadi air minum sesuai standar kesehatan.

Fikri menjelaskan keunggulan teknologi tersebut. "Mesin Arsinum ini sangat fleksibel karena sumber airnya bisa dari mana saja, termasuk memurnikan air sungai yang keruh," jelasnya.

Sorotan Nasib Industri Logam Lokal

Di luar persoalan bencana, legislator dari Fraksi PKS itu juga menyoroti kondisi memprihatinkan yang melanda industri logam skala rumahan di Tegal. Kawasan yang pernah berjaya dengan julukan "Jepangnya Indonesia" itu kini terlihat lesu, dengan mayoritas unit produksinya menghentikan aktivitas.

Menurut analisis Fikri, kemandegan ini tidak lepas dari kurangnya pendampingan riset dan pengembangan ilmu material, sehingga produk lokal kalah bersaing dalam hal kualitas dan inovasi. Ancaman serupa, lanjutnya, juga mengintai sentra industri sejenis di daerah lain seperti Purbalingga, Boyolali, dan Klaten.

Komitmen Tindak Lanjut di Tingkat Legislatif

Sebagai bentuk komitmen, Fikri memastikan seluruh aspirasi dan temuan lapangan dari kunjungan ini akan dirumuskan secara formal. Rencananya, dokumen tersebut akan diserahkan kepada Panitia Kerja (Panja) terkait di DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Ia juga mendorong adanya evaluasi terhadap regulasi yang ada. Tujuannya jelas: membangun kerangka hukum yang lebih protektif dan mendukung keberlangsungan usaha industri kecil dan menengah di tanah air, agar tidak terus tergerus oleh persaingan pasar.