Pemerintah Kaji Dampak Eskalasi Timur Tengah terhadap APBN 2026

PARADAPOS.COM - Pemerintah Indonesia tengah mengkaji dampak eskalasi geopolitik di Timur Tengah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Ketegangan memuncak menyusul serangan rudal yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026, yang memicu lonjakan tajam harga minyak dunia. Kenaikan ini berpotensi membebani pos subsidi energi dan memperlebar defisit anggaran, meski otoritas fiskal menyatakan kesiapan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Lonjakan Harga Minyak dan Ancaman terhadap Anggaran Subsidi

Gejolak di kawasan Teluk Persia, tempat Iran menguasai jalur logistik vital Selat Hormuz, langsung berimbas pada pasar komoditas global. Harga minyak mentah acuan Brent meroket hingga 13 persen, menyentuh level di atas US$82 per barel pada awal perdagangan Senin (2/3/2026). Lonjakan ini terjadi di luar asumsi dasar APBN 2026, yang menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) hanya sebesar US$70 per barel.

Dengan asumsi tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun, yang mencakup subsidi bahan bakar minyak tertentu, LPG 3 kg, dan listrik. Realitas harga di pasar global yang kini jauh lebih tinggi berpotensi membuka celah pembengkakan anggaran subsidi, khususnya untuk BBM, jika tekanan harga berlanjut.

Kewaspadaan Fiskal dan Risiko Defisit yang Terkendali

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, mengakui bahwa perkembangan di Timur Tengah menjadi salah satu fokus utama pemantauan untuk mengantisipasi dampak lanjutannya. Analisis sensitivitas anggaran menunjukkan bahwa setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel dapat menambah beban defisit APBN hingga Rp6,8 triliun.

Meski menghadapi risiko pelemahan ini, otoritas fiskal menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan anggaran. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa kerangka hukum akan tetap dipatuhi.

"APBN akan terus dikelola secara hati-hati, termasuk dengan menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3% PDB [Produk Domestik Bruto]," tegasnya dalam keterangan resmi.

Febrio, yang juga mantan Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM FEB UI, memperingatkan bahwa krisis ini tidak hanya mengancam pasokan energi. Volatilitas pasar keuangan global dan tekanan pada kinerja ekspor akibat melemahnya permintaan luar negeri serta biaya logistik yang membengkak juga menjadi ancaman serius.

Fundamental Ekonomi Domestik sebagai Penopang

Di tengah ketidakpastian eksternal, pemerintah menyoroti sejumlah indikator domestik yang masih menunjukkan ketahanan. Indeks Manajer Pembelian (PMI) sektor manufaktur Indonesia pada Februari 2026 tercatat melonjak ke level 53,8, posisi ekspansif tertinggi dalam hampir dua tahun terakhir. Neraca perdagangan juga masih mencatatkan surplus, memperpanjang rekor positif menjadi 69 bulan berturut-turut.

Meski inflasi tahunan Februari terlihat tinggi di angka 4,76 persen, Febrio menjelaskan bahwa lonjakan ini terutama disebabkan oleh faktor base effect dari kebijakan diskon listrik tahun sebelumnya. Pemerintah berjanji akan terus memantau dinamika global dengan saksama sambil mendorong stabilitas melalui stimulus fiskal dan perbaikan iklim investasi.

“Pemerintah terus memantau secara cermat dinamika geopolitik global serta berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional,” ungkapnya.

Profil Impor Minyak dan Kerentanan Indonesia

Meskipun bukan importir utama dari kawasan Teluk, ketergantungan Indonesia pada minyak impor tetap membuatnya rentan terhadap gejolak harga. Data statistik menunjukkan, dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengimpor bahan bakar mineral dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan volume yang signifikan, yang sebagian besar dialirkan ke kilang-kilang seperti Cilacap dan Tanjung Leneng.

Namun, secara keseluruhan, pemasok terbesar minyak Indonesia justru berasal dari Singapura dan Malaysia. Fakta ini sedikit mengurangi ketergantungan langsung pada pasokan dari Timur Tengah. Kendati demikian, tekanan utama justru datang dari sisi harga. Sebagai negara net importir minyak, lonjakan harga komoditas ini akan langsung membebani neraca perdagangan dan subsidi dalam negeri, terlepas dari asal negara pemasoknya.

Penutupan atau gangguan di Selat Hormuz—jalur pengapalan sekitar sepertiga minyak dunia—akibat eskalasi konflik, telah menciptakan ketakutan pasokan yang mendorong harga melambung. Situasi ini menempatkan pemerintah pada tugas berat untuk menyeimbangkan kewajiban subsidi, menjaga defisit, dan memitigasi dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat di tengah badai ketidakpastian geopolitik.