PARADAPOS.COM - Beijing, Senin (1/6) – Pemerintah China secara resmi menolak pernyataan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, yang membela program modernisasi pertahanan negaranya. Dalam konferensi pers di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa klaim Jepang tersebut tidak memiliki dasar, tidak dapat dipercaya, dan tidak memiliki otoritas di hadapan sejarah, hukum, serta fakta. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pidato Koizumi dalam forum keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura pekan lalu, yang memicu ketegangan diplomatik baru antara kedua negara tetangga tersebut.
Tanggapan Beijing: Tuduhan Tanpa Dasar dan Otoritas
Lin Jian dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan pejabat Jepang itu sama sekali tidak memiliki dasar. “Pernyataan tersebut tidak memiliki otoritas di hadapan sejarah, hukum, fakta, dan angka,” katanya dalam konferensi pers di Beijing, Senin.
Ia menambahkan bahwa tidak mungkin pernyataan seperti itu akan membantu Jepang mendapatkan kepercayaan dari negara-negara tetangganya di Asia dan komunitas internasional. Ujarnya, langkah Tokyo justru memperlihatkan sikap yang kontraproduktif.
Pembelaan Jepang di Shangri-La Dialogue
Dalam forum keamanan bergengsi di Singapura itu, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi membela program modernisasi pertahanan negaranya. Ia menyebut rencana revisi dokumen-dokumen utama keamanan nasional pada akhir tahun ini, serta investasi di bidang kecerdasan buatan, sistem tanpa awak, kemampuan siber, dan teknologi antariksa.
Koizumi tampak merujuk pada kritik China terhadap Jepang. “Ada sebuah negara yang memiliki persenjataan nuklir dalam jumlah besar dan pesawat pengebom strategis. Jepang tidak memiliki senjata semacam itu. Namun, Jepang justru dicap sebagai militerisme baru. Bukankah itu aneh?” ujarnya.
Ia pun berjanji akan memperkuat kemampuan pertahanan negaranya dan kerja sama keamanan di kawasan Indo-Pasifik, seraya menampik kritik China yang menyebut langkah tersebut sebagai bentuk “militerisme baru”.
Data Anggaran Pertahanan: Perbandingan yang Mencolok
Menanggapi pembelaan tersebut, Lin Jian membeberkan data anggaran pertahanan Jepang. Ia menyebut anggaran pertahanan Jepang terbaru telah melampaui sembilan triliun yen, atau tertinggi selama 14 tahun berturut-turut sejak Perang Dunia II.
“Pengeluaran pertahanan per kapita telah mencapai tiga kali lipat dari China, dan total pengeluaran pertahanan telah melonjak menjadi dua persen dari PDB dengan rencana untuk meningkat lebih lanjut hingga 3,5 persen,” ungkap Lin Jian.
Ditambah lagi, pesanan peralatan militer dari Kementerian Pertahanan Jepang telah meningkat tiga kali lipat selama lima tahun terakhir. Lin Jian menilai angka-angka ini menunjukkan tren remiliterisasi yang mengkhawatirkan.
Kritik terhadap Kebijakan dan Ambisi Militer Jepang
Lin Jian melanjutkan bahwa sejak pemerintahan saat ini berkuasa, Jepang telah mempercepat penyebaran rudal jarak menengah dan jauh, melonggarkan pembatasan ekspor senjata mematikan, dan mendorong revisi Konstitusi serta tiga dokumen keamanan.
“Dengan melakukan hal itu, Jepang berupaya untuk semakin melanggar hukum internasional dan domestik serta menantang tatanan internasional pascaperang,” katanya. Ia menilai Menhan Koizumi sengaja menghindari kejahatan historis Jepang dan fakta-fakta peningkatan anggaran militer Jepang.
“Ia bahkan mencoba mengalihkan kesalahan dan menciptakan kebingungan. Apakah ini pertanda ketidaknyamanan, atau upaya untuk menyembunyikan ambisi ekspansionis militer Jepang sendiri? Dalam keadaan seperti itu, klaim Jepang bahwa mereka mencari dialog hanyalah sandiwara dan sama sekali tidak menunjukkan ketulusan,” tambah Lin Jian.
Ancaman Neo-Militerisme dan Keamanan Regional
Lin Jian menegaskan bahwa Jepang telah mengejar remiliterisasi dengan kecepatan penuh. Mereka terlibat dalam interaksi lebih intensif dengan organisasi militer dari luar kawasan, memperluas cakupan kegiatan Pasukan Bela Diri Jepang, dan membangun sistem operasional yang siap tempur.
“Jepang menggambarkan dirinya sebagai ‘negara pencinta damai’, tetapi tindakannya justru sebaliknya. Munculnya neo-militerisme yang jahat di Jepang mengancam perdamaian dan stabilitas regional. Komunitas internasional harus tetap waspada dan mengambil tindakan balasan yang tegas,” ungkap Lin Jian.
Pandangan Jepang: Lingkungan Keamanan yang Semakin Menantang
Dalam forum Shangri-La Dialogue, Menhan Koizumi menyatakan bahwa lingkungan keamanan regional semakin menantang. Hal ini terjadi di tengah adanya tekanan ekonomi dan militer, serta meningkatnya persaingan di bidang siber, antariksa, dan informasi.
Ia juga menegaskan reputasi Jepang sebagai negara yang mencintai perdamaian sejak berakhirnya Perang Dunia II tidak akan dirusak oleh apa yang disebutnya sebagai tuduhan palsu. Koizumi kembali memperingatkan bahwa pembangunan militer yang tidak transparan dan tindakan tanpa tujuan jelas akan menjadi penyebab ketidakpercayaan dan salah perhitungan. Dia pun menambahkan Jepang akan menjalankan pembaruan pertahanannya dengan “tingkat transparansi yang tinggi”.
Pada saat yang sama, Koizumi menegaskan Tokyo tetap berkomitmen untuk berdialog dengan Beijing meskipun ada perbedaan pandangan yang masih berlangsung di antara kedua negara tetangga tersebut. Ia mengatakan Jepang akan mengambil peran lebih besar dalam kerja sama peralatan dan teknologi pertahanan setelah melonggarkan pembatasan ekspor senjata pada April lalu.
“Perpecahan melemahkan daya tangkal. Persatuan memperkuat daya tangkal,” ujar Koizumi.
Ketegangan yang Berlarut dan Absennya Dialog Langsung
Hubungan Tokyo dan Beijing sudah tegang sejak 7 November 2025. Saat itu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan dapat “menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang”. Pernyataan itu masih menimbulkan ketegangan dalam hubungan China-Jepang.
Koizumi mengungkapkan kekecewaannya karena tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) China Dong Jun dalam forum tersebut. Menhan Dong tidak menghadiri Shangri-La Dialogue untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Sebagai gantinya, China dipimpin oleh Meng Xiangqing, seorang profesor di Universitas Pertahanan Nasional.
Delegasi China lain terdiri dari anggota Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) yang berasal dari Universitas Pertahanan Nasional, Akademi Ilmu Militer PLA, dan Angkatan Laut PLA. China biasanya mengirimkan pejabat tinggi ke acara yang telah berlangsung sejak 2007 itu. Menhan China datang pada pertemuan 2011, 2019, 2022 hingga 2024. Dialog Shangri-La ditangguhkan pada 2020 dan 2021 karena pandemi COVID-19.
Editor: Bagus Kurnia
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Misteri Sosok Pak Haji, Dermawan Malam yang Rutin Bagikan Uang ke Tuna Wisma Jakarta
China Southern Airlines Buka Rute Langsung Xinjiang-Frankfurt, Perjalanan ke Eropa Tengah Terpangkas 10 Jam
Prabowo Bawa Pulang Rp62 Triliun dari Prancis, Termasuk Kerja Sama Energi dan Pertahanan
Timnas Indonesia Uji Mental Hadapi Oman, Herdman Sebut Laga Jadi Tolok Ukur Perkembangan Skuad Garuda