Hassan Wirajuda Apresiasi Dialog Strategis Prabowo dengan Tokoh Bangsa Bahas Tantangan Global

PARADAPOS.COM - Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda memberikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh bangsa di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (3/3/2026). Forum yang bersifat tertutup itu dinilai sebagai ruang dialog strategis untuk membahas berbagai tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.

Dialog Dua Arah di Tengah Tantangan Global

Hassan Wirajuda, yang memimpin diplomasi Indonesia pada periode 2001-2009, menggambarkan pertemuan tersebut sebagai komunikasi dua arah yang produktif. Menurutnya, Presiden tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga secara aktif membuka kesempatan bagi para peserta untuk menyampaikan pemikiran dan masukan kritis. Pendekatan ini menunjukkan sikap keterbukaan dari pimpinan negara dalam menghadapi situasi dunia yang dinilai semakin rumit.

“Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, dihadapi oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini, tapi juga sebelumnya kita tahu kesempatan briefing oleh Presiden terhadap keluarga kelompok melalui pertemuan seperti ini, yang sifatnya briefing, kemudian dialog atau tanya-jawab, dan selebihnya ya masing-masing kita mencoba memberikan kontribusi pemikiran dan Presiden sangat terbuka dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta,” jelas Hassan.

Navigasi di Antara Banyak "Karang"

Dalam diskusi, Presiden Prabowo secara gamblang memaparkan kesulitan posisi Indonesia dalam peta geopolitik saat ini. Hassan Wirajuda mengibaratkan situasi tersebut seperti upaya berlayar di antara banyak karang, yang implikasinya menyentuh aspek keamanan dan perdamaian dunia. Kondisi ini, tuturnya, jauh lebih menantang dibandingkan dengan era-era sebelumnya.

“Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menafigasi hidup kita di antara bukan hanya dua karang, tapi sekarang beberapa karang. Dan itu tidak mudah, karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia,” tuturnya.

Ancaman Krisis Energi dan Dampaknya

Pembahasan juga menyoroti secara spesifik ancaman krisis energi yang dipicu oleh konflik bersenjata di Timur Tengah. Sebagai kawasan penghasil minyak dan gas utama dunia, eskalasi di wilayah itu berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi Indonesia. Para peserta pertemuan pun melakukan kalkulasi mendalam mengenai dampaknya.

“Tapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak, dan gas. Kita berhitung semua apa efeknya terhadap kita dari sisi itu saja. Tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan berlangsung,” tambahnya.

Kekhawatiran atas Eskalasi dan Pola Sejarah

Mantan diplomat senior itu juga menyuarakan kekhawatiran akan durasi konflik yang bisa memanjang, terutama jika melibatkan pengerahan pasukan darat skala besar. Hassan melihat pola sejarah di mana kawasan Teluk telah menjadi episentrum konflik besar sebanyak tiga kali dalam tiga dekade terakhir, masing-masing dengan dampak global yang masif.

“Sejujurnya kalau kita lihat, perang ini kan merupakan tindakan sepihak. Bukan perang, ada perang yang dimandatkan oleh PBB. Di Teluk ini sudah ada tiga kali terjadi perang dalam waktu 30 tahun terakhir. Pertama, perang pada masa Presiden Bush Senior yang melawan Irak Saddam Hussein ketika Irak menyerbu Kuwait. Yang kedua, perang 2003 ketika Bush Junior melakukan agresi terhadap Irak dengan tuduhan Irak memiliki senjata pemusnah masal. Ini yang ketiga. Jadi terakhir memang kawasan ini menjadi lahan perang dan perang-perang besar yang membawa dampak besar bagi dunia karena sumber minyak dan gas banyak berasal dari wilayah ini. Itu yang juga kita harus berhitung,” pungkas Hassan Wirajuda.

Pertemuan di Istana Negara tersebut, menurut analisis, menegaskan upaya pemerintah untuk merangkul perspektif dari berbagai kalangan ahli dan mantan pejabat tinggi. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari konsolidasi strategis guna merumuskan kebijakan yang tepat dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak yang tidak menentu.