Pemprov DKI Siap Salurkan THR ASN Sesuai Jadwal Pemerintah Pusat

PARADAPOS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan berpedoman penuh pada kebijakan dan jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/3/2026), menegaskan bahwa proses pencairan akan mengikuti regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Komitmen Mengikuti Regulasi Pusat

Dalam paparannya, Gubernur Pramono Anung menekankan prinsip koordinasi dan keselarasan dengan instruksi dari Jakarta. Hal ini menunjukkan sikap kehati-hatian pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan kepegawaian yang bersifat nasional, memastikan tidak terjadi tumpang tindih atau penyimpangan prosedur.

Ia menjelaskan bahwa seluruh mekanisme teknis, termasuk peran masing-masing perangkat daerah, telah disiapkan berdasarkan petunjuk yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kejelasan bagi seluruh pegawai.

"Intinya apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, kami akan menjalankan sepenuhnya," tegas Pramono Anung.

Kesiapan Anggaran dan Fleksibilitas Waktu

Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa anggaran untuk THR telah dialokasikan dan siap dicairkan. Kesiapan finansial ini menjadi fondasi utama agar hak para ASN dapat terpenuhi tepat waktu, tanpa terkendala persoalan administratif internal.

Yang menarik, pemerintah daerah juga menunjukkan fleksibilitas terkait waktu penyaluran. Pramono Anung menyatakan kesiapannya untuk mengikuti skema pencairan baik sebelum maupun setelah Hari Raya Idul Fitri, tergantung keputusan akhir dari pemerintah pusat.

"Bagi Pemerintah DKI Jakarta mau dibayarkan sebelum atau sesudah Lebaran, tidak ada masalah. Kami sudah siap untuk itu," ujarnya.

Kepastian bagi Aparatur Sipil Negara

Dengan dua pilar utama—kepatuhan pada regulasi dan kesiapan anggaran—pernyataan ini pada akhirnya ditujukan untuk memberikan kepastian kepada ribuan ASN di lingkungan Pemprov DKI. Dalam konteks perencanaan keuangan rumah tangga, informasi mengenai kesiapan penyaluran THR seperti ini memiliki nilai penting.

Langkah yang diambil Pemprov DKI mencerminkan pengelolaan kepegawaian yang berusaha transparan dan akuntabel, dengan tetap menempatkan kebijakan nasional sebagai acuan tertinggi. Dengan demikian, para pegawai dapat memiliki ekspektasi yang jelas mengenai pemenuhan hak mereka menjelang hari raya.