Polri Serahkan Rp58,1 Miliar Hasil Sitaan Judi Online ke Kejaksaan Agung

PARADAPOS.COM - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyerahkan aset senilai Rp58,1 miliar hasil eksekusi kasus pencucian uang (TPPU) terkait judi online kepada Kejaksaan Agung. Penyerahan ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013, sebagai bagian dari upaya sistematis pemulihan aset negara dari kejahatan terorganisir di dunia digital.

Rincian Aset yang Disita dan Diserahkan

Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji, selaku Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, memaparkan detail penyerahan aset tersebut. Nilai fantastis yang disetorkan ke kas negara berasal dari eksekusi terhadap 133 rekening berbeda, yang telah melalui proses hukum hingga memiliki kekuatan hukum tetap.

“Saat ini 16 laporan polisi dari 20 LHA telah selesai hingga putusan pengadilan atau sudah berkekuatan hukum tetap dengan total nilai aset yang kami serahkan kepada negara melalui Kejaksaan Agung pada hari ini sejumlah Rp58.183.165.803 dari 133 rekening,” jelas Himawan.

Strategi penindakan yang diterapkan tidak hanya fokus pada pelaku individu, tetapi juga membidik jantung operasi kejahatan ini, yaitu aliran dan sirkulasi dana. Dengan memotong aliran transaksi, upaya ini diharapkan dapat melumpuhkan operasional jaringan judi online secara signifikan.

Skala Transaksi dan Tahap Penyidikan

Data penyidikan yang dihimpun menunjukkan cakupan masalah yang cukup luas. Polri telah menerima 51 Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK yang mengindikasikan aktivitas mencurigakan pada 132 situs judi online berbeda. Volume transaksi ilegal yang terpantau sementara ini diperkirakan melampaui angka Rp225 miliar, yang beredar melalui ribuan rekening perbankan.

Dari temuan awal tersebut, aparat penegak hukum telah mengembangkan 27 laporan polisi sebagai dasar penyidikan. Proses hukum untuk sejumlah perkara masih terus berlanjut, dengan penyelidik mendalami setiap petunjuk untuk mengungkap jaringan hingga ke akarnya.

Mekanisme Penyetoran dan Sinergi Antar-Lembaga

Di sisi penerima, Kejaksaan Agung melalui Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi (UHLBEE) memastikan mekanisme penyaluran aset yang cepat dan akuntabel. Setiap harta rampasan yang diserahkan oleh penyidik langsung diproses untuk disetorkan ke kas negara, sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kolaborasi yang erat antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam hal asset recovery atau pemulihan aset dinilai krusial. Sinergi yang kuat ini tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara judi daring dan TPPU, tetapi juga membangun kerangka kerja yang lebih efektif dan transparan untuk menangani berbagai bentuk tindak pidana keuangan di masa depan.