Analis Peringatkan Pola Intervensi AS di Timur Tengah Berisiko Picu Disintegrasi Iran

PARADAPOS.COM - Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah, yang telah berlangsung sejak era Perang Dingin, kembali menjadi sorotan tajam di tengah eskalasi ketegangan dengan Iran. Analis menilai fase konflik saat ini sebagai yang paling berbahaya, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang pola intervensi Washington yang kerap berakhir dengan konsekuensi tak terduga dan memperburuk stabilitas kawasan.

Pola Intervensi yang Konsisten dan Konsekuensinya

Sejarah mencatat ritme yang hampir teratur: sejak Perang Dunia II, Amerika Serikat tercatat terlibat dalam upaya penggulingan pemerintahan di kawasan Timur Tengah rata-rata sekali dalam setiap dekade. Ironisnya, hampir setiap intervensi itu justru meninggalkan keadaan yang lebih rumit, baik bagi negara sasaran maupun bagi kepentingan AS sendiri. Kini, di bawah pemerintahan Donald Trump, skenario perubahan rezim kembali diusung dengan target Iran—sebuah negara dengan populasi besar dan struktur sosial-politik yang kompleks. Langkah ini memicu kekhawatiran bahwa Washington mungkin sekali lagi terjebak dalam spekulasi berisiko tinggi tanpa pemahaman mendalam tentang dinamika internal negara tersebut.

Warisan Pahit dari Perang-Perang Teluk Sebelumnya

Perang Teluk pertama di bawah Presiden George H.W. Bush pada 1990-1991, meski memiliki tujuan yang tampak terbatas, ternyata menyisakan luka mendalam. Kelompok minoritas seperti Kurdi dan Syiah di Irak, yang sebelumnya didorong untuk memberontak, justru dibiarkan menghadapi pembalasan dendam rezim Saddam Hussein tanpa perlindungan memadai dari sekutu internasional mereka.

Kegagalan yang lebih telak dan berdampak luas terjadi pada Perang Teluk kedua, yaitu invasi AS ke Irak tahun 2003 yang dipimpin oleh Presiden George W. Bush. Invasi yang didasari klaim senjata pemusnah massal itu akhirnya terbukti sebagai kesalahan intelijen besar-besaran. Mantan kepala dinas intelijen Inggris MI6, Sir John Sawers, menggambarkan situasi pasca-invasi dengan gamblang.

"Tidak ada perencanaan nyata untuk masa setelah perang," ungkapnya. "Pihak Amerika berasumsi bahwa setelah Saddam digulingkan, para tokoh pengasingan Irak akan mengambil alih dan semuanya akan baik-baik saja. Kenyataannya sangat berbeda."

Risiko Disintegrasi dan Narasi yang Berubah

Dalam konflik terkini dengan Iran, narasi yang dibangun oleh pejabat AS terasa semakin membingungkan dan berbahaya. Pernyataan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang membenarkan serangan pencegahan untuk melindungi pasukan AS, misalnya, mengabaikan risiko geopolitik yang jauh lebih besar. Para pengamat seperti Sawers memperingatkan bahwa upaya menggulingkan rezim di Teheran berpotensi memicu disintegrasi sosial yang masif.

"Jika negara tersebut larut ke dalam bagian-bagian komponennya, ia akan menjadi pusat terorisme, penyelundupan, dan kriminalitas," tegas Sawers, mengingatkan pada kemungkinan Iran berubah menjadi 'negara gagal' yang terfragmentasi berdasarkan garis etnis.

Pertanyaan Abadi yang Tak Kunjung Terjawab

Meski perang saat ini mungkin tidak melibatkan puluhan ribu pasukan darat Barat seperti sebelumnya, bahaya mendasarnya tetap sama: fokus yang sempit pada penghancuran ancaman tanpa visi yang jelas tentang tatanan apa yang akan menggantikannya. Kekacauan yang menyebar di Irak pasca-2003 menjadi bukti nyata dari kegagalan perencanaan semacam itu. Pertanyaan retoris yang dilontarkan Jenderal David Petraeus saat menuju Baghdad dahulu masih menggema hingga kini, relevan untuk setiap intervensi baru.

"Beri tahu saya, bagaimana ini akan berakhir?" tanyanya kala itu. Untuk stabilitas Timur Tengah dan dunia, jawaban yang melegakan atas pertanyaan itu masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan, sementara bayangan konsekuensi dari kebijakan yang gegabah terus membayangi.