DPR Sahkan Anggota Baru Dewan Komisioner OJK, Komisi XI Ingatkan Tantangan Kompleks

PARADAPOS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah menyetujui pengangkatan lima anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode jabatan 2026-2031. Pengesahan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di lembaga pengawas sektor jasa keuangan nasional, di tengah tantangan industri yang kian membesar dan kompleks.

Tugas Berat di Tengah Industri yang Membesar

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti bahwa tanggung jawab yang diemban dewan komisioner yang baru akan jauh lebih berat. Pernyataan ini disampaikan mengingat skala industri jasa keuangan dalam negeri yang terus berkembang pesat, diiringi dengan meningkatnya eksposur terhadap berbagai risiko global. Volatilitas pasar keuangan, percepatan inovasi teknologi finansial, dan tuntutan perlindungan konsumen yang semakin tinggi menjadi beberapa faktor penambah kompleksitas tugas pengawasan.

Dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (14/3/2026), Misbakhun menggarisbawahi transformasi yang diperlukan.

"Industri jasa keuangan kita sekarang bukan kecil. Skala pengawasannya besar dan risikonya juga makin kompleks. Karena itu OJK ke depan harus hadir sebagai regulator yang tegas, tapi juga adaptif terhadap perubahan," ujarnya.

Menjaga Keseimbangan antara Inovasi dan Risiko

Perhatian khusus juga diberikan pada penguatan pengawasan sektor keuangan digital, yang pertumbuhannya disebut sangat cepat. Lembaga pengawas dituntut untuk mampu menciptakan keseimbangan yang tepat antara mendorong inovasi—seperti dalam fintech lending dan aset kripto—dengan ketatnya manajemen risiko. Menurut Misbakhun, peran OJK harus melampaui sekadar pembuat aturan.

Dia menegaskan pentingnya posisi OJK sebagai penjaga pasar.

"OJK tidak boleh hanya menjadi rule maker, tetapi harus menjadi market guardian. Inovasi harus dijaga, tetapi disiplin risiko tidak boleh longgar. Kalau pengawasan lemah, yang dirugikan pertama adalah masyarakat," tegasnya.

Prioritas pada Perlindungan Konsumen dan Literasi

Aspek perlindungan konsumen dinilai harus menjadi prioritas utama kepemimpinan baru OJK. Sorotan ini muncul di tengah masih maraknya pengaduan masyarakat terkait praktik jasa keuangan, mulai dari pinjaman online ilegal hingga penawaran produk investasi berisiko tinggi. Tantangan ini diperparah oleh tingkat literasi keuangan masyarakat yang, menurut data yang diungkapkan, masih berkisar di angka 50 persen.

Kondisi tersebut, menurut Misbakhun, menunjukkan bahwa separuh populasi Indonesia masih rentan terhadap produk keuangan yang belum sepenuhnya mereka pahami. Oleh karena itu, peran edukasi dan pengawasan proaktif dari regulator menjadi kunci.

"Kalau literasi keuangan kita belum merata, maka regulator tidak boleh kalah cepat dari pelaku usaha. Edukasi harus agresif, pengawasan harus progresif, dan perlindungan konsumen harus terasa nyata," lanjutnya.

Menjaga Kepercayaan untuk Stabilitas Pasar

Di sisi lain, Misbakhun juga menekankan faktor kepercayaan sebagai pondasi vital stabilitas pasar keuangan. Persepsi terhadap kualitas dan konsistensi regulator, menurutnya, sangat mempengaruhi aliran investasi dan ketahanan sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Pasar dinilai sangat sensitif terhadap sentimen ini.

"Pasar keuangan itu sangat sensitif terhadap kepercayaan. OJK harus memastikan governance kuat, pengawasan konsisten, dan komunikasi kebijakan jelas. Kalau trust kuat, pasar akan stabil. Kalau trust goyah, tekanan bisa datang dari mana saja," kata Misbakhun.

Komitmen Pengawasan dari DPR

Sebagai penutup, Misbakhun menyatakan bahwa Komisi XI DPR RI akan melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja Dewan Komisioner OJK yang baru. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan mandat penguatan sektor keuangan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi stabilitas ekonomi.

Dia mengakhiri pernyataannya dengan pesan yang jelas.

"DPR tidak hanya memilih, tetapi juga akan mengawasi. Kami ingin OJK periode ini benar-benar menunjukkan kualitas kepemimpinan regulator yang kuat, independen, dan berpihak pada stabilitas sistem keuangan serta kepentingan masyarakat luas," pungkasnya.