PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi bangsa, dengan salah satu fokus utama pada pembenahan aparat penegak hukum. Pernyataan ini disampaikan secara langsung oleh Presiden dalam sebuah unggahan video pada Sabtu (21/3/2026), menekankan bahwa perbaikan menyeluruh terhadap institusi seperti kepolisian dan TNI merupakan mandat yang diterimanya dari rakyat Indonesia.
Transformasi Bangsa Melalui Penegakan Hukum
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa agenda perbaikan kondisi bangsa merupakan tugas utamanya setelah dilantik. Ia menyatakan bahwa transformasi tersebut harus mencakup seluruh alat penegak hukum, yang merupakan pilar penting dalam tata kelola negara.
“Jadi begini, sekali lagi saya dipilih oleh rakyat Indonesia. Saya dilantik, saya disumpah. Jadi memang yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa. Saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua, termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ungkapnya.
Perbaikan Menyeluruh, Bukan Parsial
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa upaya pembenahan ini tidak akan bersifat sektoral atau hanya menyasar satu institusi tertentu. Visinya adalah perbaikan yang holistik dan menyeluruh, meski demikian, setiap lembaga akan diberi ruang dan kesempatan untuk melakukan koreksi internal.
Pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa reformasi institusi yang berkelanjutan membutuhkan proses, bukan perubahan instan yang dipaksakan dari atas.
Standar Ditentukan oleh Rakyat
Di bagian penutup pernyataannya, Presiden Prabowo menekankan sebuah prinsip kunci: tolok ukur keberhasilan aparat negara bukanlah selera atau keinginan pimpinan, melainkan tuntutan dan harapan publik. Pernyataan ini menggarisbawahi orientasi kebijakannya yang berpusat pada rakyat.
“Jadi Polisi yang baik dan tentara yang hebat dan baik itu tuntutan rakyat, bukan selera pimpinan. Jadi saya sebagai pejabat, sebagai petugas yang diangkat rakyat, saya harus jalankan tugas yang diberikan rakyat kepada saya,” tegas Presiden.
Pernyataan ini dipandang sebagai sinyal kuat tentang arah pemerintahan ke depan, dengan penekanan pada akuntabilitas institusi penegak hukum di hadapan publik yang mereka layani. Komitmen ini muncul dalam konteks harapan masyarakat akan pelayanan hukum dan keamanan yang lebih profesional dan terpercaya.
Artikel Terkait
KPK Pastikan Status Mahasiswa Baru Unsoed Tak Terdampak Kasus Dugaan Pemerasan
KJRI Houston Putar Perdana Film Animasi Jumbo untuk Rayakan HUT ke-81 RI
Polisi Tembus Tujuh Titik Terisolir di NTT Usai Gempa, Distribusi Bantuan Terhambat Medan Ekstrem
Manchester United Sepakati Transfer Carlos Baleba dari Brighton Senilai Rp1,5 Triliun