Israel Tuduh Hizbullah Gunakan Pos PBB di Lebanon sebagai Perisai

PARADAPOS.COM - Dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Selasa (1/4/2026), Israel secara resmi menuduh kelompok Hizbullah sengaja menempatkan posisi militernya di dekat markas Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL). Tudingan ini disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, yang juga mengungkapkan bahwa peringatan tertulis telah dikirimkan kepada UNIFIL sebelumnya mengenai potensi bahaya di area tersebut.

Peringatan Resmi Israel dan Tudingan Strategis

Menurut penjelasan diplomat Israel, langkah ini bukanlah tindakan spontan. Pemerintah Israel menyatakan telah memprediksi dan mengantisipasi pola operasi Hizbullah yang dinilai membahayakan pasukan penjaga perdamaian PBB. Inti dari tuduhan tersebut adalah klaim bahwa Hizbullah dengan sengaja mengoperasikan aktivitas militernya berdekatan dengan posisi PBB, sehingga menjadikan markas UNIFIL sebagai "perisai" atau berada di garis tembak langsung.

Danny Danon secara gamblang menyampaikan kronologi tersebut di hadapan forum internasional. “Pada 22 Maret, Israel mengirim surat resmi yang memperingatkan UNIFIL bahwa area tersebut berbahaya. Kami sudah melihat ini akan terjadi, dan kami menjelaskan bahwa Hizbullah sengaja beroperasi di dekat posisi PBB, menempatkan mereka di garis api langsung,” ujarnya.

Kecaman dari Indonesia

Sidang yang sama juga diwarnai oleh respons keras dari perwakilan Indonesia. Duta Besar RI untuk PBB, Umar Hadi, menyampaikan kecaman terhadap serangan yang dilancarkan Israel di Lebanon. Pernyataan ini menegaskan posisi Indonesia yang konsisten menyoroti dan mengkritik aksi militer yang dianggap melanggar hukum internasional dan berpotensi memperkeruh situasi.

Konflik di perbatasan Lebanon-Israel memang telah mencatat eskalasi yang mengkhawatirkan dalam beberapa waktu terakhir. Keberadaan pasukan UNIFIL, yang bertugas menjaga stabilitas di wilayah tersebut, semakin kompleks dengan adanya klaim bahwa kelompok bersenjata non-negara beroperasi di sekitar zona mereka. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keselamatan personel penjaga perdamaian dan efektivitas mandat mereka di lapangan.