SBY Desak PBB Evaluasi Penugasan Pasukan Perdamaian di Zona Konflik Aktif

PARADAPOS.COM - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengevaluasi dan menghentikan penugasan pasukan pemelihara perdamaiannya di wilayah konflik aktif. Seruan ini disampaikan menyusul gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas di bawah bendera United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), menandai situasi lapangan yang telah berubah drastis dari misi perdamaian menjadi zona pertempuran berbahaya.

Perbedaan Mendasar antara 'Peacekeeping' dan 'Peacemaking'

Dalam pernyataan tertulisnya, SBY dengan tegas menjelaskan perbedaan mendasar antara tugas yang diemban oleh pasukan penjaga perdamaian PBB. Kontingen seperti Garuda, menurutnya, memiliki mandat untuk menjaga perdamaian (peacekeeping) berdasarkan Chapter 6 Piagam PBB, bukan untuk memaksakan perdamaian (peacemaking) yang bersifat lebih ofensif di bawah Chapter 7. Pasukan peacekeeper, lanjutnya, tidak dilengkapi persenjataan berat dan secara prinsip ditugaskan di area yang telah distabilkan.

SBY menguraikan, "Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi ‘to enforce the peace’, dalam arti melaksanakan tugas yang ‘lebih keras’ untuk sebuah ‘peacemaking’. Mereka bertugas di ‘blue line’ atau di wilayah ‘blue zone’, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau ‘war zone’," jelasnya.

Perubahan Situasi di Lapangan yang Mengkhawatirkan

Namun, realitas di tanah Lebanon kini jauh dari kondisi ideal tersebut. SBY memaparkan bahwa garis demarkasi atau "Blue Line" yang memisahkan Israel dan Lebanon, yang seharusnya menjadi zona penyangga, telah berubah menjadi medan perang sesungguhnya. Pertempuran sehari-hari antara pasukan Israel dan kelompok Hizbullah telah meluas ke wilayah tersebut.

Bahkan, terdengar kabar bahwa pasukan Israel telah bergerak maju beberapa kilometer dari batas yang disepakati. Perkembangan ini, dalam pandangan mantan presiden yang juga pernah menjabat sebagai Menko Polkam itu, menciptakan ancaman nyata dan terus-menerus bagi keselamatan personel perdamaian yang sejatinya tidak dirancang untuk menghadapi pertempuran skala penuh.

Melihat eskalasi ini, SBY menegaskan, "Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," ujarnya.

Panggilan untuk Tindakan Segera dan Konsistensi

Oleh karena itu, SBY mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bersidang dan mengeluarkan resolusi yang jelas serta tegas guna melindungi pasukan perdamaiannya. Ia mengingatkan pengalamannya sendiri saat menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 menyusul insiden di Atambua yang menewaskan petugas kemanusiaan PBB, sebagai bukti bahwa badan dunia ini harus tanggap terhadap setiap ancaman terhadap personelnya.

Di akhir pernyataannya, SBY menekankan prinsip universal yang harus dipegang PBB. "PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda," tuturnya, menegaskan bahwa keselamatan seluruh pasukan perdamaian, di mana pun mereka bertugas, harus menjadi prioritas tanpa diskriminasi.