Anggota DPR Desak Pemerintah Intervensi Lonjakan Harga Kemasan Plastik yang Tekan UMKM

PARADAPOS.COM - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman tengah menghadapi tekanan biaya produksi yang signifikan akibat lonjakan harga bahan baku plastik dan kemasan. Kenaikan yang mencapai lebih dari dua kali lipat dalam beberapa hari terakhir ini, dipicu oleh gangguan rantai pasok global dan dinamika industri petrokimia, berpotensi menggerus margin keuntungan dan mengganggu stabilitas sektor riil. Situasi ini mendorong seruan dari anggota parlemen agar pemerintah segera mengambil langkah intervensi untuk menstabilkan pasar.

Tekanan Serius bagi Kelompok Usaha Paling Rentan

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menyoroti betapa beratnya beban yang harus ditanggung pelaku UMKM. Di tengah keterbatasan daya tawar, mereka terjepit antara biaya produksi yang melonjak dan risiko kehilangan pelanggan jika menaikkan harga jual. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi harga biasa, melainkan sebuah tekanan struktural yang mengancam ketahanan usaha kecil.

Firnando menjelaskan, kondisi saat ini merupakan bentuk nyata dari inflasi dorongan biaya (cost-push inflation), di mana kenaikan harga input produksi langsung membebani pelaku usaha. Dalam skema ini, UMKM kerap menjadi pihak yang paling menderita karena minimnya ruang gerak untuk bernegosiasi atau beralih ke alternatif bahan baku lain.

“Ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, tetapi sudah masuk kategori tekanan biaya yang serius bagi UMKM. Jika tidak segera diintervensi, dampaknya bisa meluas ke penurunan daya tahan usaha kecil dan berpotensi memicu inflasi sektor informal,” ungkap Firnando dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4/2026).

Panggilan untuk Intervensi dan Koordinasi Kebijakan

Menyikapi situasi yang mendesak ini, Firnando mendorong Kementerian Perdagangan untuk tampil lebih aktif. Langkah strategis yang konkret dinilai sangat diperlukan, mulai dari pengawasan distribusi yang ketat hingga upaya percepatan impor bahan baku plastik dari negara produsen utama. Tujuannya jelas: memastikan ketersediaan pasokan di pasar domestik dan meredam gejolak harga yang tak terkendali.

Namun, solusi jangka pendek saja tidak cukup. Politisi Fraksi Partai Golkar itu menekankan pentingnya membangun ketahanan jangka panjang. Hal ini memerlukan koordinasi yang solid antar kementerian dan lembaga, serta komitmen untuk memperkuat industri petrokimia dalam negeri. Dengan mengurangi ketergantungan pada pasokan global yang fluktuatif, Indonesia dapat menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi sektor usaha kecil.

“Kementerian Perdagangan harus hadir lebih aktif dalam menjaga keseimbangan pasar. Jangan sampai pelaku UMKM terus menjadi pihak yang menanggung beban dari gejolak global. Intervensi yang cepat dan tepat, termasuk percepatan impor bahan baku plastik dari negara produsen bahan baku plastik, sangat dibutuhkan agar stabilitas harga dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” tegasnya.

Seruan ini menggarisbawahi sebuah realitas di lapangan: guncangan di tingkat global dapat dengan cepat berubah menjadi badai yang menerpa usaha-usaha skala kecil di tanah air. Keberlanjutan sektor UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian, sangat bergantung pada respons kebijakan yang tidak hanya tanggap tetapi juga berwawasan ke depan, melindungi dari ketidakpastian pasar dunia.