Presiden Prabowo Patahkan Tradisi, Sampaikan Langsung Kerangka Fiskal ke DPR

PARADAPOS.COM - Untuk pertama kalinya dalam sejarah sistem fiskal Indonesia, Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di hadapan sidang paripurna DPR RI pada Selasa, 19 Mei 2026. Langkah ini mematahkan tradisi yang selama ini menempatkan Menteri Keuangan sebagai penyampai utama dokumen tersebut. Dengan turun langsung, Kepala Negara menunjukkan komitmennya mengawal arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan merespons dinamika ekonomi digital yang kian mengglobal. Inisiatif ini pun disambut sebagai sinyal politik dan ekonomi yang kuat oleh para pelaku pasar.

Presiden Patahkan Tradisi, Menteri Keuangan Beri Apresiasi

Sepanjang dua tahun sebelumnya, pada Mei 2024 dan Mei 2025, penyampaian KEM-PPKF di DPR dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saat itu, target pertumbuhan ekonomi masing-masing berada di kisaran 5,1 hingga 5,5 persen dan 5,2 hingga 5,8 persen. Namun, pada tahun ini, Presiden Prabowo memilih untuk hadir langsung, sebuah langkah yang dinilai sebagai terobosan dalam tata kelola fiskal nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keputusan Presiden untuk menyampaikan sendiri dokumen fiskal tersebut merupakan sebuah sejarah baru.

"Dokumen fiskal ini memuat beragam program unggulan Presiden. Ini sangat tepat jika Kepala Negara sendiri yang memaparkannya secara langsung di hadapan Sidang Paripurna DPR RI bukan diwakilkan oleh Menteri Keuangan," ujarnya.

Landasan Hukum yang Kokoh

Penyusunan KEM-PPKF memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Regulasi ini menegaskan bahwa kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal merupakan acuan utama dan krusial dalam setiap proses penganggaran negara. Dokumen ini menjadi syarat mutlak dan konstitusional yang wajib disampaikan pemerintah kepada parlemen, memastikan setiap rupiah dalam APBN memiliki payung hukum yang jelas dan dapat diandalkan.

Apa Itu KEM-PPKF?

KEM-PPKF adalah dokumen negara yang berisi gambaran dan desain arah kebijakan ekonomi makro serta fiskal Indonesia. Dokumen ini menjadi acuan dasar dalam merancang anggaran negara dan wajib disampaikan pemerintah kepada DPR RI paling lambat setiap tanggal 20 Mei. Di dalamnya, termuat analisis ekonomi makro seperti target pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Tak kalah penting, dokumen ini juga menguraikan arah kebijakan fiskal yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara.

Melalui dokumen ini, masyarakat dan parlemen diharapkan dapat melihat secara transparan strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan, serta bagaimana setiap rupiah akan dialokasikan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sinyal Kuat bagi Pasar dan Pelaku Usaha

Langkah Presiden Prabowo ini mendapat tanggapan positif dari pengamat ekonomi. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Rizal Taufikurahman, memberikan pandangannya. Menurut Rizal, kehadiran langsung Presiden dalam rapat paripurna DPR RI akan dipersepsikan oleh pasar dan pelaku usaha sebagai sinyal politik dan ekonomi yang kuat.

"Ini sekaligus sinyal kepastian arah kebijakan ekonomi ke depannya dan sinyal kuat komitmen pemerintah dalam transparansi dan juga koordinasi antarlembaga, khususnya untuk menghadapi tantangan ekonomi global," jelasnya.

Ia menambahkan, melalui instrumen nilai tukar rupiah yang cukup stabil dalam postur anggaran mendatang, diharapkan sinyal positif ini dapat terwujud. Harapannya, kebijakan fiskal yang telah dirancang secara transparan dan terkoordinasi antarlembaga ini mampu menghadapi tantangan ekonomi global, serta mewujudkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.