Supplier Tagih Ratusan Juta, Dana Makan Bergizi Gratis di Kendal Diduga Ditahan Koperasi

PARADAPOS.COM - Sejumlah pemasok bahan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kendal, Jawa Tengah, mendatangi dapur penyelenggara untuk menagih utang yang menumpuk. Mereka mengklaim belum dibayar sejak awal tahun 2026, dengan total tunggakan mencapai ratusan juta rupiah, meski pasokan barang seperti susu dan daging ayam terus berjalan.

Supplier Datang, Tagihan Menumpuk

Suasana tebak-tebakkan akhirnya pecah pada Senin (6/4/2026) pagi. Beberapa supplier yang selama ini memasok kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, mendatangi kantor dapur setempat. Kedatangan mereka bukan untuk mengirim barang, melainkan untuk menuntut pembayaran yang telah tertunggak berbulan-bulan. Kekecewaan tampak jelas dari raut wajah mereka, setelah berbagai upaya damai sebelumnya seolah tidak membuahkan hasil.

Salah satu pemasok yang paling dirugikan adalah Faiqhudin, supplier susu kemasan. Nilai tagihannya yang belum dilunasi telah membengkak hingga angka Rp141 juta. Ia menyatakan pihak pengelola, dalam hal ini sebuah koperasi, selalu memberikan janji yang tidak pernah ditepati.

"Kami sudah berulang kali meminta pelunasan, tapi tidak ada jawaban pasti," tuturnya dengan nada kesal. "Pihak koperasi yang mengelola pembayaran selalu beralasan dan tidak pernah membayar penuh. Selalu ada tunggakan yang menumpuk."

Dua Pihak Pengelola, Satu Masalah

Secara struktural, operasional dapur SPPG Protomulyo berada di bawah Yayasan Rodhotul Munawaroh Salsabila. Namun, wewenang untuk pengadaan dan pembayaran kepada supplier didelegasikan sepenuhnya kepada Koperasi Mrakyat. Pola kerja ini rupanya menciptakan celah komunikasi yang lebar, sehingga ketika masalah pembayaran muncul, masing-masing pihak tampak tidak memiliki informasi yang utuh.

Asisten Lapangan SPPG setempat, Ahmad Munafarid, mengaku terkejut dengan aksi penagihan tersebut. Dari posisinya, ia hanya mengetahui bahwa anggaran dari pemerintah untuk program MBG selalu turun sesuai jadwal.

"Kami tidak tahu pasti soal keterlambatan itu," jelas Ahmad. "Sejauh yang kami tahu, anggaran dari pemerintah untuk program MBG ini selalu turun dan dibayarkan kepada pihak koperasi yang mengelola belanja bahan makanan."

Menurut keterangan para supplier, nasib serupa tidak hanya menimpa Faiqhudin. Pemasok daging ayam dan bahan pokok lainnya juga mengalami kerugian senilai puluhan juta rupiah per orang, yang secara kolektif semakin memperbesar nilai tunggakan.

Respons Otoritas: Dana Negara Tidak Terlambat

Gelombang protes ini akhirnya menarik perhatian Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pembina program. Melalui pernyataan resminya, Korwil BGN Kendal, M. Faris Maulana, menegaskan bahwa pemerintah telah memenuhi kewajibannya dalam penyaluran anggaran. Pernyataan ini sekaligus mengindikasikan bahwa titik masalah bukan pada keterlambatan dana dari negara.

"Negara sudah membayarkan kewajibannya," tegas Faris. "Namun, diduga kuat dana tersebut ditahan oleh oknum mitra (koperasi)."

Pernyataan tersebut semakin mengerucutkan sorotan pada tata kelola keuangan di tingkat koperasi sebagai mitra pelaksana. Insiden ini menyisakan pertanyaan besar tentang akuntabilitas dan transparansi dalam rantai pasok program bantuan sosial yang vital, di mana ketepatan pembayaran kepada supplier kecil turut menentukan keberlanjutan pasokan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.