Pemerintah Usulkan Ambil Alih PNM untuk Efisiensi KUR dan Bangun Ekosistem UMKM

PARADAPOS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, sedang mengajukan usulan resmi untuk mengambil alih pengelolaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia). Rencana strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan biaya lebih efisien dan membangun ekosistem pendukung UMKM yang terintegrasi.

Mengalihkan Pengelolaan untuk Efisiensi KUR

Dalam paparannya di Jakarta, Senin, Menteri Purbaya menjelaskan bahwa PNM, yang saat ini merupakan anak usaha BRI dan anggota Danantara, diusulkan untuk beralih menjadi anak perusahaan di bawah salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan. Opsi yang sedang dipertimbangkan adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret menanggapi keluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih kerap menghadapi kendala dalam mengakses kredit murah. Selain itu, skema penyaluran saat ini dinilai membebani anggaran.

"Kalau KUR yang (disalurkan) lewat bank-bank itu kan kami bayar bunga tuh sampai 18 persen. Uangnya hilang (terpakai untuk membayar bunga), setiap tahun sekitar Rp40 triliun," ujar Purbaya.

Transformasi Menjadi Bank UMKM dan Ekosistem Terpadu

Dengan model pengelolaan baru, dana sebesar Rp40 triliun per tahun yang selama ini habis untuk membayar bunga bank, dapat dialihkan menjadi modal bergulir. Dana tersebut akan disalurkan PNM dengan bunga yang lebih ringan, sekaligus menjadi pondasi untuk mentransformasi lembaga tersebut.

Menteri Keuangan memiliki visi yang jelas. Ia tidak hanya ingin PNM menjadi penyalur KUR, tetapi bertransformasi menjadi bank UMKM yang kuat dengan modal mencapai Rp200 triliun dalam lima tahun ke depan.

"Jadi, anggaran (yang dikeluarkan oleh) kami nggak bertambah (tetap Rp40 triliun setiap tahunnya), tapi dia (PNM) meminjamkan (anggaran tersebut) sebagai dana bergulir, dengan bunga murah. Jadi, Rp40 triliunnya nggak hilang," jelasnya.

Lebih dari sekadar penyediaan kredit, rencana ini juga mencakup pembangunan ekosistem pengembangan UMKM yang komprehensif. Ekosistem itu akan dilengkapi dengan tim penasihat bisnis, dukungan pemasaran, fasilitas pelatihan, hingga lembaga penjamin kredit, menciptakan sebuah siklus pendampingan yang berkelanjutan.

Proses dan Dukungan Politik

Usulan ini telah mendapatkan sinyal positif dari pimpinan tertinggi negara. Purbaya menyatakan bahwa ia telah melaporkan gagasan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sudah lapor ke Pak Presiden, dia bilang, kalau bagus jalankan saja. Tapi, kami masih berunding dengan Danantara. Mohon dukungannya (dari Komisi XI DPR RI)," kata Purbaya.

Meski demikian, prosesnya masih memerlukan pembahasan matang. Kementerian Keuangan masih akan berdiskusi intensif dengan manajemen Danantara untuk mencari solusi terbaik. Purbaya menegaskan bahwa ada ruang bagi Danantara untuk merealisasikan sendiri pembangunan ekosistem UMKM terintegrasi tersebut.

"Nanti kami coba follow up (tindak lanjuti) seperti itu. Kalau bisa jalan (direalisasikan oleh Danantara sendiri), silakan jalan. Tapi kalau nggak, kami ambil alih (PNM). Kalau jadi diambil alih, kami nanti lapor ke sini (Komisi XI), boleh apa nggak," imbuhnya.

Dengan demikian, keputusan akhir masih bergantung pada hasil negosiasi dengan Danantara dan tentu saja, persetujuan dari Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja pemerintah di bidang keuangan.