Trump Usulkan Tarif Pelayaran di Selat Hormuz sebagai Bagian Tekanan ke Iran

PARADAPOS.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan agar Amerika Serikat memberlakukan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, menyusul klaim kemenangannya atas Iran. Wacana ini muncul dalam konteks ketegangan yang masih berlanjut di jalur pelayaran strategis tersebut, di mana Iran masih mempertahankan blokade dan serangkaian serangan. Pernyataan Trump ini sekaligus mengisyaratkan keinginan Washington untuk mengambil kendali lebih langsung atas selat yang menjadi urat nadi perdagangan minyak global tersebut.

Klaim Kemenangan dan Ancaman Tarif

Dalam pernyataannya yang dikutip media, Trump secara terbuka mempertanyakan mengapa AS tidak mengenakan tarif di Selat Hormuz. Ia menegaskan posisi AS sebagai pihak pemenang dalam konflik dengan Iran. Gagasan ini ia kemukakan sebagai alternatif dari membiarkan Iran yang dianggapnya masih mencoba menguasai situasi dengan ancaman ranjau laut.

“Bagaimana kalau kita yang mengenakan tarif? Saya lebih memilih itu daripada membiarkan mereka yang mendapatkannya. Mengapa tidak? Kita adalah pemenangnya. Kita menang,” ungkap Trump.

Ultimatum dan Syarat Kesepakatan

Usulan tarif ini tidak berdiri sendiri. Trump menyampaikannya bersamaan dengan ultimatum yang ia sebut final kepada Iran. Teheran diminta membuka kembali Selat Hormuz dan menyetujui syarat-syarat Washington. Jika tidak, Iran disebut akan menghadapi serangan terhadap infrastruktur sipilnya. Bagi Trump, kebebasan lalu lintas minyak merupakan prasyarat mutlak dalam setiap kesepakatan yang mungkin tercapai.

“Kita harus memiliki kesepakatan yang dapat saya terima, dan bagian dari kesepakatan itu adalah kita menginginkan lalu lintas minyak yang bebas,” tegasnya.

Pernyataan ini memperjelas bahwa wacana tarif merupakan salah satu alat tekanan dalam perundingan, sekaligus upaya untuk mengalihkan sumber pendapatan dari Teheran ke Washington.

Respons Iran dan Wacana Tata Kelola Baru

Di sisi lain, Iran tampaknya tidak berniat mengembalikan status quo. Pihak berwenang di Teheran secara terbuka menyatakan bahwa situasi di Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum perang. Bahkan, sejumlah laporan intelijen mengindikasikan bahwa Iran telah mulai memungut biaya dari sebagian kapal yang diizinkan melintas.

“Situasi Selat Hormuz tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang,” tulis Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, dalam sebuah pernyataan publik.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, justru mengusulkan pembentukan tatanan baru dalam pengelolaan selat tersebut pascakonflik. Ia menekankan bahwa protokol baru harus dirumuskan oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan selat, yang secara implisit menegaskan peran sentral Iran dan Oman.

“Saya percaya bahwa setelah perang, langkah pertama adalah menyusun protokol baru untuk Selat Hormuz. Secara alami, hal ini harus dilakukan oleh negara-negara yang berada di kedua sisi selat,” jelas Araghchi dalam sebuah wawancara.

Dampak dan Latar Belakang Strategis

Selat Hormuz, yang sebagian besar berada di perairan teritorial Iran dan Oman, merupakan jalur vital bagi ekonomi global. Sebelum konflik, sekitar seperlima pasokan minyak dunia dan volume signifikan gas alam cair melintas di titik sempit ini. Gagasan Trump untuk mengenakan tarif, maupun usulan Iran untuk tata kelola baru, mencerminkan pertarungan untuk menguasai leverage ekonomi dan strategis dari jalur ini.

Langkah ini juga sejalan dengan sinyal dari Gedung Putih yang sebelumnya menyatakan bahwa Trump mempertimbangkan opsi untuk membebankan biaya perang kepada sekutu-sekutu regional. Wacana tarif pelayaran di Selat Hormuz, dengan demikian, bisa dilihat sebagai perpanjangan dari logika itu—mengubah kendali militer menjadi keuntungan finansial dan politik.

Pergulatan antara wacana tarif AS dan klaim kedaulatan Iran ini menandai babak baru dalam ketegangan yang telah berlangsung lama, di mana kontrol atas jalur air tidak lagi sekadar soal keamanan militer, tetapi juga tentang siapa yang berhak menetapkan aturan dan menarik keuntungan ekonomi darinya.