PARADAPOS.COM - Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah secara resmi mendorong perubahan strategi dalam menangani konflik di Papua. Lembaga adat ini menilai pendekatan yang selama ini bertumpu pada aspek keamanan belum membuahkan hasil yang tuntas. Sebagai gantinya, MRP mengusulkan solusi yang lebih komprehensif, berfokus pada dialog, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan kesejahteraan untuk menciptakan perdamaian dan jaminan keamanan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Seruan untuk Perubahan Strategi
Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyampaikan pandangan ini di Nabire pada hari Jumat. Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik yang kompleks di wilayah tersebut memerlukan lebih dari sekadar respons militer atau kepolisian. Menurutnya, langkah-langkah strategis seperti membuka ruang dialog dan mengevaluasi kebijakan secara menyeluruh merupakan hal yang krusial.
“Pemerintah harus berani mencari solusi yang menyeluruh agar masyarakat bisa hidup aman dan damai,” tegasnya.
Agustinus menilai, pemerintah pusat dan daerah perlu melibatkan berbagai pihak dalam percakapan yang konstruktif untuk menemukan jalan keluar yang berkelanjutan. Pendekatan yang terlalu sempit, menurut pengamatannya di lapangan, sering kali gagal menyentuh akar persoalan.
Evaluasi Terhadap Pendekatan Keamanan
MRP Papua Tengah secara khusus mengkritisi efektivitas penempatan pasukan dalam jumlah besar di daerah-daerah rawan konflik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penambahan personel TNI dan Polri tidak serta-merta meredam ketegangan atau menghentikan kekerasan.
“Memang tujuan negara bagus, karena polisi dan tentara itu bagian dari pagar negara. Tapi terbukti pengiriman pasukan banyak tidak menjamin keamanan,” ujar Agustinus.
Ia menyebutkan, konflik masih terus terjadi, baik secara horizontal antarwarga maupun antara masyarakat dengan aparat, seperti yang terlihat dalam kasus di Dogiyai. Situasi ini, kata dia, mempertegas perlunya formula baru yang lebih tepat sasaran.
Jalan Menuju Perdamaian yang Humanis
Sebagai alternatif, MRP menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi jangka panjang. Kunci utamanya adalah menciptakan rasa keadilan melalui penegakan hukum yang imparsial, diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat lokal.
“Yang dibutuhkan adalah perubahan pendekatan agar Papua menjadi tanah damai dan membawa kesejahteraan bagi semua,” lanjutnya.
Agustinus menambahkan bahwa visi tersebut adalah agar Papua berkembang menjadi wilayah yang damai dan sejahtera, tempat semua warga, baik orang asli Papua maupun pendatang, dapat hidup berdampingan dengan tenang. Pandangan ini telah disampaikannya langsung kepada perwakilan Kementerian Hukum dan HAM yang baru-baru ini berkunjung ke Nabire untuk mendalami kasus konflik di Dogiyai.
Artikel Terkait
Partai Perindo Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Gempa Susulan di Ternate
BRI Setujui Dividen Final Rp52,1 Triliun untuk Tahun Buku 2025
Antusiasme Penggemar, Konser F✦FOREVER di Jakarta Ditambah Jadi Tiga Hari
Dewi Perssik Laporkan Dugaan Penipuan Identitas untuk Verifikasi Facebook ke Polda