PARADAPOS.COM - Sekutu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan tengah menyusun strategi politik dan hukum untuk melarang partai Arab United Arab List atau Ra’am berpartisipasi dalam pemilu Knesset mendatang. Langkah ini berjalan beriringan dengan pembahasan untuk menetapkan cabang selatan Gerakan Islam sebagai organisasi teroris. Laporan dari Channel 13 Israel yang dikutip pada Senin, 25 Mei 2026, menyebutkan bahwa diskusi tersebut masih bersifat internal dan belum mencapai keputusan final. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari kantor Netanyahu maupun perwakilan Ra’am.
Fokus Diskusi: Donasi ke Gaza dan Koneksi Organisasi
Menurut dua sumber yang dekat dengan Netanyahu, diskusi di kalangan sekutunya berkutat pada upaya mengambil tindakan terhadap Gerakan Islam. Organisasi ini dianggap sebagai induk dari Ra’am dan dituduh menyalurkan donasi ke Gaza selama perang berlangsung. Tuduhan ini menjadi dasar utama bagi wacana pelarangan tersebut.
Para sumber yang sama menambahkan, langkah hukum ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Prosesnya memerlukan legislasi di Knesset serta penilaian mendalam dari badan keamanan Israel, khususnya dinas keamanan dalam negeri Shin Bet. Artinya, jalan menuju pelarangan ini masih panjang dan penuh dengan dinamika politik.
Hingga saat ini, belum ada tanggal resmi yang diumumkan untuk pemilu Israel berikutnya. Namun, pembahasan ini dinilai sebagai bagian dari persiapan politik awal menjelang pemungutan suara. Suasana di koridor kekuasaan Israel tampaknya mulai memanas, dengan berbagai skenario mulai dimatangkan.
Ra’am di Persimpangan: Dari Koalisi ke Tekanan Politik
Ra’am, yang dipimpin oleh Mansour Abbas, memiliki sejarah politik yang unik. Partai ini menjadi partai Arab pertama yang bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel pada tahun 2021, tepatnya di bawah kepemimpinan Naftali Bennett dan Yair Lapid. Langkah tersebut saat itu memicu perdebatan luas, baik di kalangan masyarakat Israel maupun komunitas Arab sendiri.
Saat ini, Ra’am memegang lima kursi di Knesset. Namun, posisi mereka kini terhimpit. Wacana politik di Israel semakin mengeras, terutama terhadap partai dan gerakan Arab, sejak perang di Gaza pecah.
Kelompok sayap kanan Israel berulang kali melontarkan tuduhan bahwa sejumlah faksi Arab “mendukung terorisme.” Tuduhan ini didasarkan pada sikap kritis mereka terhadap perang serta aktivitas kemanusiaan yang terkait dengan Gaza. Situasi ini menempatkan Ra’am dalam posisi yang sulit.
Bubarnya Parlemen dan Bayang-Bayang Pemilu Lebih Awal
Masa jabatan Knesset saat ini dijadwalkan berakhir pada Oktober mendatang. Namun, dinamika politik bisa berubah lebih cepat. Pada Rabu lalu, parlemen Israel telah menyetujui pemungutan suara awal untuk membubarkan diri. Rancangan tersebut berpotensi membuka jalan bagi pemilu yang lebih awal, jika lolos dalam tiga pembacaan berikutnya.
Di tengah hiruk-pikuk politik ini, situasi di Gaza terus menjadi latar belakang yang kelam. Militer Israel melancarkan ofensif besar di wilayah tersebut sejak Oktober 2023. Dampaknya sangat mengerikan: lebih dari 72 ribu orang tewas, lebih dari 172 ribu lainnya luka-luka, dan kehancuran besar melanda hampir seluruh wilayah Gaza.
Editor: Bagus Kurnia
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Venerable Jue Cheng Ajak Umat Buddha Teladani Welas Asih Buddha dan Prioritaskan Pendidikan Generasi Muda di Hari Waisak
Polda Metro Jaya Tangkap 173 Tersangka Begal, Pengamat Soroti Krisis Moral dan Pengasuhan
256.369 dari 871.496 Peserta Lolos UTBK-SNBT 2026, Peluang Masih Terbuka Lewat Jalur Mandiri
Fraksi Golkar MPR Desak Pendanaan Makan Bergizi Gratis Tidak Gunakan Anggaran Pendidikan