KPK Bawa Bupati Tulungagung ke Jakarta untuk Pemeriksaan Intensif Usai OTT

PARADAPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Bupati Tulungagung, Gatot Sunu Wibowo, ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Pemeriksaan terhadap pejabat daerah itu berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Sabtu pagi, 11 April 2026.

Pemeriksaan Intensif di Jakarta

Bupati Gatot Sunu Wibowo tiba di markas KPK sekitar pukul 06.50 WIB dan langsung menjalani proses pemeriksaan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemindahan tersangka ke Jakarta merupakan bagian dari prosedur standar untuk pemeriksaan lanjutan yang lebih mendalam.

“Bupati tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 06.50 WIB, dan langsung dilakukan pemeriksaan intensif,” jelas Budi Prasetyo di lokasi.

Ia menambahkan bahwa tidak semua pihak yang diamankan dalam operasi tersebut langsung dibawa ke ibu kota. Proses pemindahan dilakukan secara bertahap, sementara sejumlah pihak lainnya masih menjalani pemeriksaan awal di Mapolresta Tulungagung.

“Sedangkan untuk pihak-pihak lainnya, saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Mapolresta Tulungagung,” tuturnya.

Status Hukum dan Pengembangan Kasus

Hingga saat ini, KPK masih menahan informasi rinci terkait kronologi dan modus dugaan korupsi dalam kasus ini. Langkah selanjutnya, setelah pemeriksaan intensif selesai, tim penyelidik akan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan KPK untuk mengevaluasi bukti dan menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

“Kami akan update terus perkembangannya secara berkala,” ujar Budi, menegaskan bahwa perkembangan kasus akan disampaikan secara transparan sesuai prosedur.

Barang Bukti yang Disita

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa tim OTT telah menyita sejumlah uang tunai sebagai barang bukti. Nilainya disebutkan mencapai ratusan juta rupiah, meski penghitungan akhir masih berlangsung.

“Ada uang ratusan juta rupiah,” ungkap Fitroh Rohcahyanto.

Seperti dalam standar operasi KPK, lembaga ini memiliki aturan baku 1x24 jam sejak OTT dilakukan untuk menetapkan status hukum tersangka. Pengumuman resmi status para pihak yang diamankan biasanya disampaikan melalui konferensi pers setelah proses pemeriksaan dan rapat internal dinyatakan lengkap.