Kemendagri Dampingi Pemkab Tulungagung Konsolidasi Pasca-OTT Bupati

PARADAPOS.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan mendampingi Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam rapat staf perdana pasca-operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo. Rapat yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ahmad Baharudin pada Selasa (14/4/2026) itu bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Konsolidasi Internal Pasca-Guncangan Hukum

Dalam situasi yang tengah diwarnai ketidakpastian hukum, rapat staf tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan visi seluruh jajaran pemerintahan. Ahmad Baharudin memimpin pertemuan yang dihadiri oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan aparatur sipil negara (ASN). Fokus utamanya adalah mengonsolidasikan langkah agar roda pemerintahan tidak terganggu.

Baharudin menegaskan bahwa tugas utama ASN adalah melanjutkan pekerjaan mereka melayani masyarakat. Ia berupaya menenangkan situasi dan mencegah terjadinya kekosongan atau penurunan kinerja birokrasi di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.

“Kami telah menyampaikan bahwa ASN tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Baharudin di Tulungagung, Selasa.

Peran Kemendagri dan Pemerintah Provinsi

Kehadiran perwakilan Kemendagri bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rapat tersebut bukan sekadar formalitas. Langkah ini menunjukkan adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan tertib dan sesuai koridor hukum. Pendampingan semacam ini lazim dilakukan dalam situasi darurat pemerintahan untuk memberikan pengawasan dan bimbingan teknis.

Rapat staf perdana ini dinilai sebagai langkah responsif untuk memulihkan tata kelola pemerintahan yang sempat terguncang. Dengan pendampingan dari level yang lebih tinggi, diharapkan seluruh kebijakan dan operasional sehari-hari Pemkab Tulungagung dapat tetap berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Baharudin menjelaskan, forum ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi seluruh pimpinan daerah. “Rapat staf tersebut berfungsi sebagai forum konsolidasi internal untuk menyatukan gerak langkah aparatur daerah dalam menyikapi situasi hukum yang sedang berlangsung,” jelasnya.

Menjaga Stabilitas di Tengah Badai

Upaya menjaga stabilitas pemerintahan pasca-OTT merupakan tantangan tersendiri. Selain harus memastikan kontinuitas layanan, pimpinan sementara juga bertugas menjaga moral dan integritas ASN agar tidak terpengaruh oleh kasus yang menjerat pimpinan mereka. Komitmen untuk tetap bekerja normal menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat tidak luntur.

Langkah awal yang diambil Pemkab Tulungagung dengan pendampingan Kemendagri ini mengisyaratkan upaya serius untuk menahan laju dampak krisis. Efektivitas langkah konsolidasi ini nantinya akan diuji oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program prioritas dan merespons kebutuhan masyarakat di tengah sorotan publik yang intens.