PARADAPOS.COM - Belasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor mengalami kerugian material setelah Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga digadaikan oleh atasannya sendiri ke bank. Kasus ini mencuat setelah cicilan kredit bank tersebut macet, menyebabkan tunjangan kinerja bulanan (TPP) para korban dipotong paksa oleh pihak bank selama berbulan-bulan untuk menutupi tunggakan.
Modus Pinjaman dengan Jaminan SK Bawahan
Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Kota Bogor, Pupung W Purnama, mengkonfirmasi bahwa seorang pejabat internal berinisial I, yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan dan Pelaporan, diduga menjadi otak peristiwa ini. I diduga menggunakan dokumen resmi pengangkatan para stafnya sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank.
Menurut penjelasan Pupung, awalnya ada perjanjian bahwa I yang akan menanggung cicilan pinjaman tersebut. Namun, janji itu akhirnya dilanggar.
"Iya jadi si I ini, dia menggunakan nama anggota untuk pinjam uang ke bank, pakai SK anggota tapi ini sepengatahuan anggota dengan perjanjian nanti cicilannya si I yang bayar," tutur Pupung kepada wartawan, Senin (13/4/2026).
Dampak Langsung pada Nasib Korban
Ketika cicilan pinjaman mulai macet, konsekuensinya langsung dirasakan oleh para anggota yang SK-nya dipakai. Sistem pemotongan otomatis dari bank menyasar tunjangan kinerja bulanan (TPP) mereka, yang merupakan komponen penting penghasilan seorang ASN. Akibatnya, pendapatan mereka berkurang drastis tanpa bisa dicegah.
Pupung menambahkan, situasi ini diperparah dengan dalih yang diberikan I kepada para korban. Alih-alih mengakui kesalahan, I disebutkan berkilah bahwa pemotongan TPP tersebut digunakan untuk keperluan operasional kantor.
"Kemudian ternyata kan macet, nah karena macet otomatis tanggung jawab cicilannya itu kan melekat ke yang punya SK dong. (Imbasnya) TPP-nya dipotong tiap bulan, iya tunjangan, TPP pegawainya dipotong, kan setiap ASN dapet TPP," jelas Pupung lebih lanjut.
Langkah Penanganan dan Implikasi
Insiden ini bukan hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi belasan pegawai, tetapi juga mencoreng kepercayaan dalam lingkungan internal instansi. Praktik yang diduga dilakukan oleh oknum yang justru mengemban amanah di bagian keuangan ini mengundang pertanyaan serius mengenai pengawasan aset dan dokumen penting pegawai.
Pihak Satpol PP Kota Bogor kini dihadapkan pada tugas ganda: menyelesaikan sengketa kredit dengan bank untuk memulihkan hak para korban, sekaligus menindak tegas oknum yang bertanggung jawab. Kasus ini menjadi pelajaran pahit tentang betapa rentannya posisi bawahan ketika dokumen krusial mereka disalahgunakan oleh orang yang seharusnya melindungi.
Artikel Terkait
Harga Emas Dunia Turun Meski Ketegangan Geopolitik Mereda, Peran Safe Haven Dipertanyakan
Pakistan Kirim Delegasi Militer-Sipil ke Iran untuk Lanjutkan Mediasi AS-Iran
Pemerintah Beri Pembebasan Bea Masuk untuk Barang Bawaan Pribadi Jemaah Haji
Ade Rai Kembangkan Asisten Virtual AI untuk Edukasi Kesehatan Gratis