Jawa Tengah Catat 162 Bencana dalam Empat Bulan, Pemerintah Perkuat Mitigasi

PARADAPOS.COM - Sebanyak 162 kejadian bencana alam tercatat melanda Jawa Tengah dalam rentang waktu empat bulan pertama tahun 2026. Data yang dirilis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini mengonfirmasi dominasi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan cuaca ekstrem, sebagai ancaman utama di wilayah tersebut. Peningkatan frekuensi bencana ini mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat langkah-langkah penanggulangan, mulai dari respons darurat hingga program pemulihan jangka panjang.

Fokus pada Penanganan Banjir dan Tanah Bergerak

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, mengakui bahwa banjir dan cuaca ekstrem merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi sepanjang periode tersebut. Menghadapi situasi ini, pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah strategis di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Kami juga melakukan langkah-langkah strategis. Baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota,” tuturnya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Gedung A Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (22/04/2026).

Gus Yasin, sapaan akrabnya, menekankan komitmen untuk membangun sistem penanggulangan yang komprehensif. Fokusnya adalah memperkuat logistik kebencanaan agar distribusi bantuan dapat menjangkau lokasi-lokasi terdampak dengan lebih cepat dan tepat, termasuk di daerah terpencil dan permukiman padat penduduk.

Sinergi dan Penanganan Kasus Spesifik

Di luar penanganan bencana hidrometeorologi, perhatian khusus juga diberikan pada fenomena tanah bergerak yang melanda Kabupaten Tegal dan Kota Semarang. Di Desa Padasari, Tegal, ratusan rumah warga telah mengalami kerusakan sejak Februari, sementara di Kelurahan Jangli, Semarang, dampaknya masih terus dipantau hingga April.

Merespons hal ini, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional untuk mempercepat solusi permanen bagi korban.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan,” tegas Abdul.

Sinergi antar tingkat pemerintahan dinilai menjadi kunci. Taj Yasin menambahkan bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah berjalan dengan cukup efektif dalam menangani situasi darurat di lapangan.

“Kami juga melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh upaya penanggulangan bencana. Ini alhamdulillah ini berjalan secara terpadu dan efektif,” ucapnya.

Mitigasi Jangka Panjang dan Dukungan Pendanaan

Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya membangun infrastruktur mitigasi yang bersifat struktural untuk mengurangi risiko di masa depan. Beberapa proyek strategis yang menjadi agenda antara lain pembangunan kolam retensi di wilayah Pati dan Kudus, serta kelanjutan pembangunan tanggul laut di Sayung, Demak, untuk menekan ancaman banjir rob.

Dukungan finansial dalam skala besar juga mengalir ke Jawa Tengah untuk mendukung pemulihan. Total bantuan yang dikucurkan mencapai triliunan rupiah, termasuk dana dari Kementerian Sosial senilai Rp 2,76 triliun untuk jaminan sosial. Bantuan lain meliputi alokasi dari BNPB sebesar Rp 2,3 miliar dan Dana Alokasi Khusus nonfisik dari Kementerian PPPA senilai Rp 7,95 miliar.

Upaya pemulihan ekonomi juga mendapat perhatian, ditandai dengan program sertifikasi halal gratis bagi 95.045 pelaku UMK dengan nilai bantuan mencapai Rp 21,8 miliar. Integrasi antara bantuan tunai, dukungan usaha, dan pembangunan infrastruktur fisik diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat Jawa Tengah menghadapi sisa musim penghujan tahun 2026.