Celios: Kesenjangan Melebar di Era Jokowi, Kekayaan 50 Konglomerat Setara 55 Juta Penduduk

PARADAPOS.COM - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa kesenjangan ekonomi di Indonesia justru melebar selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah diskusi buku yang digelar pada Minggu, 26 April 2026, ia memaparkan data bahwa jumlah konglomerat di Indonesia yang semula dikenal dengan istilah "9 naga" kini telah bertambah menjadi 50 orang. Di saat yang sama, kata Bhima, kondisi warga miskin tidak mengalami perbaikan yang berarti.

Pernyataan tersebut disampaikan Bhima dalam acara peluncuran dan diskusi buku berjudul "Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia: Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi". Acara yang disiarkan melalui kanal YouTube Satu Visi Utama itu menjadi panggung bagi Bhima untuk memaparkan data ketimpangan yang ia sebut semakin parah.

Lonjakan Kekayaan 50 Konglomerat

Bhima menjelaskan bahwa akumulasi kekayaan pada segelintir orang terjadi secara signifikan. Ia merinci bahwa pada tahun 2024, total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta penduduk. Angka tersebut diproyeksikan semakin timpang pada tahun 2026, di mana kekayaan 50 konglomerat itu setara dengan 55 juta orang Indonesia.

"Jadi bukan 9 (naga/konglomerat), 50 orang yang paling kaya, itu kekayaannya terus melesat. Dan tahun 2024, 50 orang yang paling kaya ini setara 50 juta orang Indonesia. Di tahun 2026, (kekayaan 50 konglomerat) setara 55 juta orang Indonesia, dan ketimpangannya itu dipupuk dari Rp2.508 triliun di 2019 melesat menjadi Rp4.651 triliun," ujar Bhima dalam kesempatan tersebut.

Hilirisasi Dinilai Hanya Menguntungkan Elit

Menurut Bhima, salah satu kebijakan yang menjadi katalisator membengkaknya kekayaan para konglomerat adalah program hilirisasi yang digadang-gadang pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Ia menilai kebijakan ini tidak berjalan sesuai dengan tujuan awalnya untuk mensejahterakan rakyat.

"Siapa yang antek asing, yang menjual hilirisasi ke China? 80 persen lebih tujuan ekspor kita ke China. Begitu kita butuh mobil listrik, baterai, kita impor habis-habisan," jelasnya.

Lebih lanjut, Bhima menyebut bahwa hilirisasi justru menjadi alat kapitalisasi sumber daya alam mentah yang hanya menguntungkan segelintir elite, bukan masyarakat luas. Ia bahkan menyoroti praktik impor bahan baku yang dinilainya ironis.

"Indonesia punya cadangan nikel yang enggak ada habis-habisnya (tapi) biji nikel kita impor dari Filipina, Solomon Island pulau kecil. Karena hampir habis pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, dikeruk oleh rente kebijakan hilirisasinya Jokowi," tambah Bhima.

Dampak Kebijakan bagi Kelas Menengah

Kritik Bhima tidak berhenti pada soal kebijakan industri. Ia juga menyoroti dampak sosial dari kepemimpinan Jokowi yang menurutnya justru memperburuk kondisi kelas menengah. Dalam pandangannya, kebijakan infrastruktur dan tata kelola BUMN pun turut memperkaya segelintir pihak.

"Jadi Jokowi menyisakan apa? Yang miskin makin miskin, yang menengah semakin turun, sementara yang kaya makin dapat rente bukan cuma dari infrastruktur, jalan tol, BUMN yang bangkrut, tapi yang kaya juga mendapatkan rente dari yang disebut sebagai hilirisasi. Itu kerjaannya Jokowi," lanjut Bhima.

Kekayaan Konglomerat Diduga Mengalir ke Luar Negeri

Fakta lain yang diungkap dalam diskusi tersebut adalah dugaan bahwa kekayaan para konglomerat tidak disimpan di dalam negeri. Bhima menduga hal ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan.

"Uangnya mungkin enggak di sini, uangnya di Singapura, di Dubai, di Hongkong, di Makau, di negara-negara surga pajak," tandasnya tanpa menyebutkan secara spesifik 50 nama konglomerat yang dimaksud.