Mantan Dubes Soroti Praktik Diplomasi Prabowo: Dubes RI Tak Dilibatkan dalam Pertemuan Kenegaraan

PARADAPOS.COM - Mantan Duta Besar RI untuk Tunisia, Prof. Ikrar Nusa Bhakti, menyoroti praktik diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah kunjungan kenegaraan. Ia mengungkap bahwa para duta besar RI di negara tujuan kerap tidak dilibatkan dalam pertemuan resmi dengan kepala negara setempat. Temuan ini disampaikan Ikrar berdasarkan laporan dari rekan-rekannya di kalangan diplomat, dengan mencontohkan kunjungan ke Jepang sebagai salah satu kasus. Menurutnya, absennya dubes dari forum inti justru membuka ruang bagi pihak di luar struktur diplomatik resmi untuk mendampingi presiden, sebuah praktik yang dinilainya dapat mengganggu kesinambungan kerja sama bilateral.

Dubes Tersingkir, Lingkaran Pribadi Masuk

Dalam kanal YouTube Bambang Widjojanto, Selasa (9/6/2026), Ikrar menceritakan pengalamannya mendengar langsung dari kolega diplomat. "Duta besar kita di Tokyo, Ibu Kartini Sjahrir, itu juga tidak diikutsertakan dalam pertemuan-pertemuan dengan pimpinan di Jepang," ungkapnya.

Ia lalu menyoroti komposisi delegasi yang justru hadir di ruang pertemuan. Alih-alih diisi oleh pejabat diplomatik resmi, posisi itu ditempati oleh orang-orang dari lingkaran pribadi kepala negara. "Yang malah ikut di dalam pertemuan itu adalah Teddy Indra Wijaya sama anaknya Prabowo, si Didit itu ya," ujarnya.

Pernyataan ini menggambarkan adanya pergeseran protokol yang cukup mencolok. Dalam tradisi diplomasi, kehadiran dubes bukan sekadar simbol, melainkan jembatan komunikasi antara dua negara.

Bukan Sekadar Formalitas

Ikrar menegaskan bahwa peran duta besar jauh melampaui urusan seremonial. Menurutnya, dubes adalah representasi negara yang memiliki tugas vital dalam menindaklanjuti setiap kesepakatan yang lahir dari pertemuan puncak. "Anda harus tahu ya yang namanya duta besar itu bukan cuma wakil negara, tapi dia adalah orang yang nanti mem-follow up hasil misalnya pertemuan yang terjadi antara presiden dengan presiden atau pun menteri dengan menteri," jelasnya.

Tanpa keterlibatan dubes dalam pembicaraan inti, Ikrar mengkhawatirkan akan muncul hambatan dalam menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang telah dicapai antara kedua negara. Ia menekankan bahwa dubes merupakan penyambung lidah sekaligus pelaksana kebijakan di lapangan yang harus memahami substansi pembicaraan secara langsung.

Ketiadaan akses terhadap informasi langsung dari meja perundingan, lanjutnya, berpotensi memperlambat implementasi kerja sama. Padahal, keberhasilan diplomasi sering kali diukur dari sejauh mana kesepakatan di atas kertas dapat diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan.