PARADAPOS.COM - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peran aktif sektor budaya dalam pembangunan nasional yang berbasis data. Menurutnya, kebijakan yang tepat dan berkelanjutan hanya bisa lahir dari data kebudayaan yang akurat serta partisipasi masyarakat dan pelaku budaya. Seruan ini disampaikan di tengah upaya pemerintah memperkuat basis kebudayaan nasional melalui kerja sama Kementerian Kebudayaan dengan Badan Pusat Statistik sejak 2025.
Partisipasi Masyarakat Jadi Kunci Penguatan Basis Budaya
Lestari menekankan bahwa pembangunan tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan langsung dari masyarakat. Ia menilai partisipasi aktif dari warga dan para pegiat budaya menjadi fondasi utama dalam memperkokoh akar budaya nasional.
“Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku budaya dalam proses pembangunan sangat penting dalam penguatan basis budaya masyarakat. Data kebudayaan yang akurat sangat penting sebagai dasar penerapan kebijakan yang tepat di masa datang,” ungkapnya.
Kolaborasi Pemerintah untuk Data Kebudayaan yang Akurat
Sejak tahun 2025, Kementerian Kebudayaan telah menggandeng Badan Pusat Statistik dalam pengembangan data kebudayaan. Kerja sama ini mencakup tiga aspek utama: penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik kebudayaan.
Penguatan data budaya dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan pengelolaan aset budaya nasional. Hingga 2026, jumlah cagar budaya nasional tercatat mencapai 313 situs. Dari angka tersebut, sebanyak 85 di antaranya merupakan cagar budaya tingkat nasional. Sementara itu, warisan budaya tak benda telah mencapai 2.727 entitas.
Data Akurat Belum Cukup Tanpa Aksi Nyata
Meski data telah tersedia, Lestari mengingatkan bahwa angka-angka tersebut belum berarti tanpa partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian budaya. Ia menilai upaya pelestarian perlu disertai pemanfaatan agar budaya juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Digitalisasi warisan budaya pun didorong sebagai langkah konkret dalam membangun ekosistem data kebudayaan yang lebih kokoh. Dengan data yang kuat, kebijakan pembangunan berkelanjutan diyakini bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Editor: Paradapos.com
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Hokkaido, Jepang, Tidak Berpotensi Tsunami
Ketua MK: Independensi dan Profesionalitas Hakim Kunci Legitimasi Putusan
Truk Box Alami Gangguan Ban di Gatot Subroto, Kemacetan Merembet Hingga Layang Pancoran
Serikat Pekerja Desak Negara Jadi Penjamin Utama Perlindungan Pekerja di Tengah Perubahan Dunia Kerja