PARADAPOS.COM - Sebanyak 321 pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia tercatat belum melakukan satu pun dari enam langkah konkret pengendalian inflasi yang direkomendasikan pemerintah pusat. Temuan ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada periode 20 April hingga 27 April 2026. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, mengungkapkan keprihatinannya atas sikap pasif tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Enam Langkah Konkret yang Diabaikan
Pemerintah pusat telah menetapkan enam langkah strategis yang harus dijalankan oleh setiap daerah. Langkah-langkah tersebut mencakup operasi pasar murah, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor untuk mencegah penimbunan barang, serta penguatan kerja sama dengan daerah penghasil komoditas demi kelancaran pasokan. Selain itu, Pemda juga diminta menggalakkan gerakan menanam, merealisasikan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), dan mengalokasikan dukungan transportasi dari APBD untuk distribusi komoditas.
Kritik Tajam untuk Pemda yang Pasif
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Tomsi Tohir menyampaikan kritiknya secara lugas. Ia menyayangkan sikap daerah yang hanya hadir dalam forum koordinasi tanpa tindak lanjut di lapangan.
"Jadi, dia hanya bersifat menunggu, menanti nasib bagus. Hanya hadir pada rapat inflasi, tidak ada action-nya," jelasnya dalam keterangan tertulis.
Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukanlah sekadar agenda administratif, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak. Stabilitas harga bahan pangan merupakan indikator utama kesejahteraan masyarakat yang harus dijamin oleh negara.
Hanya 12 Daerah yang Patuh Penuh
Dari total 321 daerah yang dinilai pasif, hanya segelintir yang menunjukkan kinerja optimal. Tomsi mengungkapkan bahwa pada periode yang sama, hanya 12 kabupaten dan kota yang berhasil menjalankan keenam langkah konkret secara lengkap. Daerah-daerah tersebut antara lain Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Tangerang, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Boalemo.
"Tentunya kami berharap mereka-mereka bisa menjadi lebih baik dengan melakukan upaya-upaya konkret," ujarnya, memberi apresiasi sekaligus dorongan bagi daerah-daerah tersebut.
Mekanisme Pengawasan dan Tindak Lanjut
Kemendagri tidak tinggal diam. Melalui Inspektorat Jenderal (Itjen), kementerian secara rutin mendata upaya pengendalian inflasi setiap pekan. Data tersebut dikumpulkan dari inspektorat di tingkat kabupaten dan kota yang bertugas memverifikasi langkah-langkah nyata di lapangan.
Tomsi menegaskan bahwa laporan merupakan bagian dari akuntabilitas. Ia mengingatkan bahwa ketidakaktifan daerah tidak bisa ditutupi hanya dengan kehadiran dalam rapat.
"Sekali lagi, kalau tidak berbuat, saya katakan tidak berbuat, terus kalau merasa berbuat tidak melaporkan, ya salahnya sendiri kenapa tidak laporan," tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Tomsi menginstruksikan Itjen Kemendagri untuk segera menyurati seluruh kepala daerah yang terdata belum melakukan langkah pengendalian inflasi. Surat tersebut diharapkan menjadi peringatan resmi agar daerah segera bergerak.
"Jangan hanya hadir-hadir di rapat inflasi, tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak berbuat sama sekali," tutupnya.
Forum yang Melibatkan Lintas Sektor
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber kunci secara langsung. Mereka adalah Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono. Selain itu, jajaran Pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut berpartisipasi secara daring. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan bahwa inflasi merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan sinergi dari pusat hingga daerah.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Presiden Aspirasi Sambut Gembira Penunjukan Aktivis Buruh Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup
Jemaah Haji Lansia Asal Pasuruan Meninggal di Madinah Akibat Gangguan Pernapasan
Presiden Prabowo Lantik Enam Pejabat Baru, Termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Staf Kepresidenan
Prabowo Lantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Nurofiq Geser ke Wamenko Pangan