PARADAPOS.COM - Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025 bersama sejumlah mitra kerja strategis di Banjarmasin, Selasa, 28 April 2026. Pertemuan ini menyoroti akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem di Bumi Lambung Mangkurat yang selama lima tahun terakhir baru turun 0,99 persen. Ketua Pansus IV, Jihan Hanifha, menegaskan perlunya sinergi lintas sektor agar kebijakan lebih efektif dan tepat sasaran.
Evaluasi Capaian dan Tantangan Pengentasan Kemiskinan
Dalam rapat yang berlangsung di gedung DPRD Kalsel, Jihan Hanifha memaparkan hasil evaluasi yang cukup mengejutkan. Meski berbagai program telah berjalan, angka penurunan kemiskinan ekstrem masih jauh dari target yang diharapkan.
“Rapat hari ini bersama Dinas Sosial mengecek target pengentasan kemiskinan. Ternyata dalam 5 tahun, kita baru berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem sebesar 0,99 persen. Tentu ini menjadi PR kita bersama agar kemiskinan ekstrem di Kalimantan Selatan bisa menuju 0 persen,” ujar Jihan, Selasa, 28 April 2026.
Suasana ruang rapat tampak serius ketika Jihan menyampaikan data tersebut. Beberapa anggota pansus terlihat mencatat poin-poin penting yang menjadi catatan evaluasi.
Program Unggulan yang Mulai Menyasar Kebutuhan Spesifik
Meskipun menghadapi tantangan besar, Pansus IV memberikan apresiasi terhadap capaian program tahun 2025. Beberapa program dinilai sudah mulai menyasar kebutuhan spesifik masyarakat, seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyaluran sembako, hingga pemberdayaan melalui Sekolah Rakyat.
Jihan menilai Sekolah Rakyat merupakan solusi jangka panjang yang strategis. Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan bagi para orang tua siswa.
“Upaya selama 2025 tadi sudah lebih spesifik ke masyarakat. Selain bantuan fisik seperti RTLH, pembinaan di Sekolah Rakyat juga sangat bagus karena orang tua peserta didik turut mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” tambahnya.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Efektivitas Program
Rapat koordinasi ini turut melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalsel. Keterlibatan tenaga ahli Pansus IV juga memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar kajian yang kuat.
Pansus IV mendorong adanya kolaborasi yang lebih solid antara perangkat daerah. Hal ini bertujuan agar seluruh program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial tidak tumpang tindih, sehingga rantai kemiskinan di Kalimantan Selatan dapat segera diputus melalui akses pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga.
Dari pengamatan di lapangan, pendekatan integratif seperti ini memang diperlukan mengingat kompleksitas masalah kemiskinan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Butuh koordinasi erat antara dinas sosial, perencanaan, keuangan, dan pemuda agar program-program yang dijalankan saling melengkapi.
Editor: Yuli Astuti
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Lonjakan Penumpang Bus Trans Wibawa Mukti di Cikarang Imbas Kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo
Wali Kota Kupang Lantik 170 Pejabat, Tiga Camat Strategis Dirotasi
Gubernur DIY Tutup Seluruh Daycare Ilegal Usai Kasus Kekerasan di Little Aresha
Wali Kota Banjarmasin Dorong Peran Organisasi Kemasyarakatan Tingkatkan Indeks Kota Toleran