PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Senin (27/4) di Istana Negara, Jakarta. Langkah yang merupakan reshuffle kelima sejak ia menjabat ini memicu beragam tafsir di kalangan pengamat dan politisi. Sejumlah tokoh baru dilantik, termasuk aktivis buruh Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, menggantikan Hanif Faisol yang kini menjabat Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Perombakan ini disebut sebagai bagian dari strategi konsolidasi kekuasaan di tengah dinamika politik yang kompleks.
Konsolidasi di Tengah Bayang-Bayang Kekuatan Tersembunyi
Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menilai bahwa reshuffle ini bukan sekadar rotasi jabatan biasa. Dalam sebuah diskusi bertajuk Reshuffle Kabinet: Konsolidasi Kekuasaan atau Optimalisasi Kinerja? di Jakarta, Kamis lalu, ia mengemukakan pandangannya. Menurutnya, langkah Presiden merupakan bentuk konsolidasi untuk memperkuat posisinya.
“Kalau disebut konsolidasi, ya, pasti konsolidasi. Kenapa Presiden butuh konsolidasi? Karena pertarungan dia terhadap oligarki … terhadap kekuasaan-kekuasaan yang menghancurkan Indonesia, baik dari dalam maupun luar,” kata dia.
Syahganda menjelaskan bahwa dalam pandangan Prabowo, masih ada kekuatan yang tidak kasat mata namun mampu mengendalikan arah negara. Kekuatan ini kerap disebut sebagai deep state.
“Deep state itu, menurut Prabowo, adalah kekuatan-kekuatan yang dia itu tidak kelihatan di dalam permainan negara, tapi dia bisa mengendalikan negara. Itu baik secara lokal maupun secara internasional,” ucapnya.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, Syahganda menilai Presiden membutuhkan figur-figur yang memiliki basis massa dan integritas kuat. Ia mencontohkan masuknya Jumhur Hidayat ke dalam kabinet sebagai bukti nyata dari strategi ini.
“Mengambil Jumhur ke dalam lingkungan rezim itu pasti untuk kepentingan Prabowo melakukan penguatan, persekutuan, agar energi mereka dalam teori fisika itu adalah bagaimana resultan antara Jumhur yang mewakili satu kelompok progresif, ideologis, revolusioner bertemu dengan Presiden Prabowo yang juga revolusioner,” katanya.
Stabilitas Politik Melalui Kompromi
Di sisi lain, pakar ilmu pemerintahan Anton Permana yang juga hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang sama memberikan perspektif berbeda. Ia melihat reshuffle sebagai mekanisme alamiah dalam sistem politik Indonesia untuk menjaga keseimbangan.
“Karena tidak ada politik dominan, maka terjadilah yang namanya koalisi. Kalau bahasa sederhana kita terjadilah kompromi-kompromi politik agar terjadilah stabilisasi dalam menjalankan roda pemerintah,” ucapnya.
Anton menekankan bahwa dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, kompromi politik adalah keniscayaan. Perombakan kabinet, menurutnya, menjadi alat untuk merawat koalisi dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan mulus.
Deretan Nama Baru di Lingkaran Istana
Selain Jumhur Hidayat, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat baru dalam perombakan tersebut. Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode 2021–2023, Dudung Abdurachman, kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ia menggantikan Muhammad Qodari yang dalam kesempatan yang sama dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Tidak berhenti di situ, Presiden juga melantik Hasan Nasbi, yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan 2024–2025, menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Sementara itu, Abdul Kadir Karding yang sebelumnya menjabat Menteri P2MI 2024–2025 kini dipercaya sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia.
Langkah ini menunjukkan adanya pergeseran posisi strategis di lingkaran istana. Dari sudut pandang lapangan, perombakan ini bisa dibaca sebagai upaya Presiden untuk menempatkan orang-orang yang dianggap loyal dan memiliki kapasitas di pos-pos kunci, terutama di tengah tantangan politik yang kian dinamis.
Editor: Rico Ananda
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Pendapatan MPMX Turun 4% di Kuartal I 2026, Laba Bersih Justru Naik 8% Berkat Efisiensi
Dirjen Dikti Tinjau Langsung UTBK-SNBT 2026 di USK Banda Aceh, Pastikan Seleksi Berjalan Objektif dan Bebas Kecurangan
KJRI Kuching Pulihkan Hak Gaji Dua PMI Asal Indonesia Total Rp170 Juta
Jakpro Mulai Uji Coba LRT Jakarta Fase 1B di Jalur Velodrome-Pasar Pramuka