PARADAPOS.COM - Sebuah video memperlihatkan anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As Siddiqi, tengah asyik bermain gim di ponsel dan merokok saat rapat Komisi D bersama Dinas Kesehatan membahas penanganan stunting. Insiden yang terjadi di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jember ini viral di media sosial dan memicu kecaman publik. Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, telah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan akan ada sanksi tegas secara kelembagaan.
Rapat yang berlangsung di ruang Bamus itu sejatinya membahas isu strategis: stunting. Program prioritas nasional ini menjadi salah satu agenda utama di Kabupaten Jember. Namun, alih-alih fokus pada materi diskusi, kamera justru menangkap momen seorang legislator yang tampak tidak serius. Di tengah pemaparan dari jajaran Dinas Kesehatan, Achmad Syahri terlihat sibuk dengan gawainya. Tak hanya itu, asap rokok juga terlihat mengepul di ruangan yang seharusnya steril dari asap tembakau.
Viral dan Kecaman Publik
Video yang diunggah oleh akun media sosial @jember_sekarang langsung menyebar luas. Warganet mengecam keras tindakan anggota dewan tersebut. Mereka menilai perilaku itu tidak etis dan tidak menghormati jalannya rapat resmi. Apalagi, topik yang dibahas menyangkut kesehatan masyarakat—sebuah ironi di tengah upaya pemerintah menekan angka stunting.
“Ini soal attitude. Rapat dengan Dinkes, bahas stunting, tapi malah main game dan merokok. Sangat tidak pantas,” tulis salah seorang warganet dalam kolom komentar.
Tanggapan Ketua DPRD Jember
Menanggapi gelombang kritik, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim angkat bicara. Ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas insiden tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Achmad Syahri tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat.
“Kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD. Kita tegur karena tidak menerapkan kedisiplinan serta attitude maupun etika ketika di ruang rapat,” ujar Ahmad Halim.
Ia menegaskan bahwa DPRD Jember tidak akan tinggal diam. Langkah tegas secara kelembagaan akan diambil sesuai aturan yang berlaku. Proses ini, lanjutnya, bukan hanya soal sanksi, tetapi juga untuk menjaga marwah lembaga perwakilan rakyat di mata publik.
Pelajaran bagi Seluruh Anggota Dewan
Kasus ini menjadi pengingat bagi para legislator di mana pun berada. Rapat resmi bukanlah sekadar formalitas. Di balik meja panjang dan deretan kursi, ada tanggung jawab besar terhadap kepentingan publik. Etika dan profesionalisme harus dijaga, terutama saat membahas isu-isu krusial seperti kesehatan anak dan gizi buruk.
Di ruang Bamus yang sunyi, hanya suara pemaparan dari Dinkes yang semestinya terdengar. Bukan denting notifikasi gim, apalagi kepulan asap rokok. Publik menunggu tindak lanjut nyata dari DPRD Jember—bukan sekadar permintaan maaf, melainkan perubahan sikap yang lebih serius dalam menjalankan tugas.
Artikel Terkait
Kejagung Kembalikan Rp 10,2 Triliun ke Kas Negara, Bukan Disimpan di Brankas
Pemuda Katolik Dorong Anak Muda Jadi Penggerak Ekonomi Daerah Lewat Pariwisata dan UMKM
Pemprov Banten Bentuk Pansel untuk Seleksi Terbuka Direksi Tiga BUMD
Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara atas Korupsi Pengadaan Chromebook