PARADAPOS.COM - Pemerintah memastikan dua agenda utama menjadi fokus menjelang Hari Raya Iduladha 2026, yaitu penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 62 juta penerima manfaat serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/5/2026). Dua langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di tengah persiapan menyambut hari raya.
Fokus pada Gizi dan Pemulihan Bencana
Dalam keterangannya, Qodari menjelaskan bahwa penguatan tata kelola MBG menjadi prioritas agar pemenuhan gizi masyarakat berjalan optimal dan tepat sasaran. Program ini, menurutnya, telah menjangkau puluhan juta jiwa di berbagai daerah.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sejak akhir tahun 2025.
“Menjelang Hari Raya Iduladha, pemerintah menyampaikan dua hal penting kepada publik yaitu penguatan tata kelola MBG yang telah menjangkau 62 juta penerima manfaat serta perkembangan rehab dan rekon di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Qodari.
Komitmen untuk Rasa Aman dan Optimisme
Qodari menilai bahwa kedua agenda tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini mencakup aspek kesehatan melalui program gizi, sekaligus pemulihan kehidupan bagi warga yang terdampak bencana.
Suasana di kantor Bakom RI pagi itu terlihat serius namun penuh harap. Para wartawan mencatat setiap pernyataan, sementara Qodari sesekali menekankan poin-poin penting dengan nada tegas.
“Kedua agenda tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat menyambut Iduladha dengan rasa aman, tenang, dan penuh harapan baik melalui pemenuhan gizi masyarakat maupun percepatan pemulihan kehidupan warga terdampak bencana,” katanya.
Prinsip Transparansi dan Kolaborasi
Pemerintah, lanjut Qodari, berupaya menjalankan seluruh program secara transparan dan terukur. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Pemerintah terus berupaya dengan prinsip transparan, terukur, dan berpihak kepada keselamatan serta kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengajak media massa untuk turut mengawal pelaksanaan program-program tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan media menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas kebijakan publik.
“Kami mengundang teman-teman media untuk terus memonitor dan memberitakan perkembangan ini bersama-sama kita jaga agar komitmen tetap berada pada jalurnya,” katanya.
Harapan untuk Masa Depan
Qodari menambahkan bahwa proses pemulihan pascabencana dan pelaksanaan program prioritas nasional membutuhkan dukungan dari semua pihak. Ia optimistis bahwa dengan kerja sama yang baik, Indonesia dapat melangkah menuju kondisi yang lebih baik.
“Bersama-sama komitmen ini akan membuat Indonesia menjadi lebih sejahtera, lebih sehat, lebih aman, dan lebih berdaulat,” ujar Qodari mengakhiri pernyataannya.
Editor: Laras Wulandari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Kejagung Kembalikan Rp 10,2 Triliun ke Kas Negara, Bukan Disimpan di Brankas
Pemuda Katolik Dorong Anak Muda Jadi Penggerak Ekonomi Daerah Lewat Pariwisata dan UMKM
Pemprov Banten Bentuk Pansel untuk Seleksi Terbuka Direksi Tiga BUMD
Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara atas Korupsi Pengadaan Chromebook