Wakil Ketua MPR Dorong Pemerataan PAUD demi Wajib Belajar 13 Tahun

- Senin, 18 Mei 2026 | 08:50 WIB
Wakil Ketua MPR Dorong Pemerataan PAUD demi Wajib Belajar 13 Tahun
PARADAPOS.COM - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, mendorong pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai langkah fundamental untuk mewujudkan kebijakan Wajib Belajar 13 tahun. Seruan ini muncul di tengah data yang menunjukkan bahwa masih ada sekitar 20.000 desa di Indonesia yang belum memiliki layanan PAUD, sementara konsentrasi lembaga pendidikan anak usia dini masih didominasi oleh sektor swasta dan terpusat di perkotaan. Rerie menekankan bahwa stimulus pendidikan sejak dini bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun fondasi belajar yang kuat bagi generasi penerus bangsa.

Tantangan Pemerataan PAUD di Pelosok Negeri

Dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 18 Mei 2026, Rerie mengungkapkan keprihatinannya terhadap kesenjangan akses PAUD di berbagai daerah. “Tantangan untuk mewujudkan Wajib Belajar 13 tahun sejak dini sangat besar, mengingat masih banyak daerah yang belum memiliki layanan PAUD,” katanya. Data dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) per Agustus 2025 memperkuat kekhawatiran tersebut. Dari total 82.000 desa di Indonesia, sekitar 20.000 desa masih belum tersentuh layanan PAUD sama sekali. Kondisi ini, menurut Rerie, harus segera dijawab dengan langkah nyata bersama. Ia menambahkan bahwa pemenuhan PAUD hingga ke pelosok desa bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak. Konsentrasi lembaga PAUD yang masih didominasi oleh sektor swasta dan terpusat di wilayah perkotaan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Fondasi Kuat untuk Generasi Berdaya Saing

Rerie menegaskan bahwa pendidikan usia dini memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak. “Stimulus pendidikan sejak dini sangat dibutuhkan untuk menanamkan fondasi belajar yang kuat bagi setiap anak bangsa agar mampu menjadi generasi penerus yang berdaya saing,” jelasnya. Menurutnya, kualitas anak yang mendapatkan stimulasi pendidikan sejak dini akan jauh berbeda dengan anak yang tidak mendapat PAUD. Dengan fondasi belajar yang kuat sejak usia dini, target Indonesia Emas 2045 berupa bonus demografi diharapkan dapat terwujud.

Program Satu Desa Satu PAUD dan Perluasan PIP

Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), telah mengumumkan program Satu Desa Satu PAUD yang direalisasikan bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Langkah ini diakui Rerie sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan jumlah lembaga PAUD di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memperluas Program Indonesia Pintar (PIP) hingga ke jenjang PAUD mulai tahun 2026. Program ini menyasar anak-anak PAUD/TK dari keluarga tidak mampu dengan target awal 888.000 murid dan alokasi anggaran sebesar Rp400 miliar pada tahun pertama implementasinya.

Perencanaan Cermat dan Kesiapan SDM Lokal

Sebagai Anggota Komisi X DPR RI, Rerie menyambut baik langkah pemerintah tersebut. Namun, ia mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang dalam penerapan program-program ini. “Dengan beragamnya kondisi setiap daerah, dibutuhkan perencanaan dan identifikasi yang cermat untuk mewujudkan satu desa satu PAUD di Tanah Air,” ucapnya. Rerie juga menyoroti dua aspek penting yang harus dipersiapkan: kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal sebagai tenaga pengajar dan perlunya sosialisasi program yang masif untuk membangun dukungan dari semua pihak. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, penyelenggaraan PAUD dapat tersebar merata dan mudah diakses masyarakat hingga ke desa-desa di seluruh tanah air. Ia menekankan bahwa investasi pada pendidikan anak usia dini adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Editor: Dian Lestari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar