Indonesia Kecam Keras Israel yang Cegat Kapal Misi Kemanusiaan ke Gaza, 9 WNI Ditahan

PARADAPOS.COM - Kementerian Luar Negeri RI mengeluarkan kecaman keras setelah militer Israel mencegat dan menahan sejumlah kapal misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di perairan Siprus, Mediterania Timur, pada Senin, 18 Mei 2026. Insiden ini berdampak langsung pada sembilan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan bantuan menuju Gaza, memicu respons diplomatik cepat dari pemerintah Indonesia.

Kecaman Resmi dari Pemerintah

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam pernyataan tertulisnya menegaskan sikap tegas Indonesia. “Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ujarnya.

Hingga saat ini, tercatat sedikitnya sepuluh kapal telah diamankan oleh otoritas Israel. Beberapa di antaranya adalah kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys. Situasi di lapangan masih terus dipantau oleh perwakilan diplomatik Indonesia.

Nasib WNI dan Jurnalis di Atas Kapal

Salah satu WNI yang diketahui berada di kapal Josef adalah Andi Angga Prasadewa, delegasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) dan Rumah Zakat. Sementara itu, Kemlu masih berupaya memastikan kondisi kapal lain yang membawa jurnalis Republika, Bambang Noroyono.

“Kapal yang membawa jurnalis An. Bambang Noroyono sampai saat ini masih dicoba dihubungi untuk mengetahui status dari kapal termasuk Sdr. Bambang Noroyono di kapal tersebut,” tulis Yvonne dalam keterangannya.

Ketegangan terasa jelas di ruang krisis diplomatik. Setiap menit informasi sangat berharga, terutama ketika menyangkut keselamatan warga negara di tengah operasi militer yang tidak terduga.

Desakan untuk Pembebasan Segera

Dalam pernyataan yang sama, Kemlu RI mendesak Israel untuk segera membebaskan seluruh awak kapal, termasuk para WNI. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjamin kelancaran misi kemanusiaan sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

“Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional,” jelas jubir Kemlu.

Langkah ini bukan sekadar protes diplomatik. Ada koordinasi yang bergerak cepat di belakang layar.

Koordinasi Perlindungan WNI

Sejak awal insiden, Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah berkoordinasi dengan sejumlah perwakilan RI di kawasan. “Sejak awal Kemlu c.q Dit. PWNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan mereka,” ungkap Yvonne.

Jaringan diplomatik yang tersebar di tiga negara itu menjadi garda terdepan dalam upaya evakuasi dan pemantauan kondisi para relawan.

Misi Kemanusiaan yang Terhenti

Sembilan WNI yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) mengikuti misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 menuju Gaza, Palestina. Mereka membawa bantuan logistik, obat-obatan, serta pesan solidaritas bagi warga sipil Palestina. Namun, dalam perjalanan tersebut, rombongan dicegat dan ditahan oleh militer Israel di perairan internasional, meski misi yang dijalankan bersifat kemanusiaan.

Dua dari sembilan WNI itu merupakan jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Thoudy Badai, yang ikut dalam pelayaran untuk menjalankan tugas jurnalistik sekaligus misi kemanusiaan. Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyiddin, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi ini.

“Dalam rombongan terdapat sembilan relawan asal Indonesia, termasuk dua jurnalis Republika Bambang Noroyono dan Thoudy Badai yang menjalankan tugas jurnalistik dan kemanusiaan. Keselamatan mereka menjadi perhatian serius kami,” tuturnya.

Di tengah ketidakpastian, satu hal yang jelas: pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Langkah-langkah diplomatik terus digerakkan, dan setiap informasi dari lapangan menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan selanjutnya.