PARADAPOS.COM - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Paripurna DPR RI menjadi sorotan karena dianggap sebagai langkah strategis dalam menempatkan kebijakan ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai landasan pembangunan ke depan. Pernyataan ini langsung mendapat respons dari kalangan pengamat dan politisi, salah satunya Wakil Ketua Umum bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (HanStra), Abi Rekso.
Pidato Presiden: Manifestasi Pasal 33 UUD 1945
Menurut Abi Rekso, pidato Presiden bukan sekadar agenda rutin tahunan. Ia menilai arahan tersebut merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis, 21 Mei 2026, Abi menyatakan bahwa kebijakan ini adalah jalan manifestasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Bagi kami ini adalah jalan manifestasi dari Pasal 33 UUD’ 45,” kata Abi Rekso.
Ia menambahkan, langkah ini juga menjadi fondasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat yang selama ini menjadi cita-cita bangsa. Abi meyakini, apa yang disampaikan Presiden perlu didukung penuh, bahkan menurutnya, berpartisipasi dalam hal ini adalah kewajiban patriotik.
Ekonomi Patriotik dan Peran Tiga Pilar
Lebih lanjut, Abi menjelaskan bahwa fiskal APBN harus mampu memberikan proteksi nyata bagi ekonomi rakyat. Ia menekankan pentingnya peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk bergerak lebih agresif, terutama dalam melakukan investasi dan intervensi di pasar global.
"Sedangkan Danantara harus agresif melakukan investasi dan intervensi global market. Negara berkepentingan melakukan proteksi industri dalam negeri, terhadap dinamika pasal global. Dalam istilah saya Ekonomi Patriotik,” ungkap Abi Rekso.
Ia juga menyoroti keterlibatan militer dalam sektor pangan sebagai bagian dari strategi ekonomi patriotik. Abi mengapresiasi kebijakan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang memberikan penugasan khusus kepada TNI-AD untuk produksi padi dan jagung, serta TNI-AL untuk produksi kedelai.
MBG dan Sinergitas Kebijakan Pangan
Tak hanya itu, Abi Rekso juga menyoroti pentingnya kepemimpinan militer dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, jika Badan Gizi Nasional (BGN) dipimpin oleh kalangan militer, sinergitas kebijakan pangan akan lebih afirmatif dan terarah.
“Nah itu manifestasi Ekonomi Patriotik, keterlibatan militer menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi bidang pangan. Jadi ada 3 pilar Ekonomi Patriotik; militer, masyarakat sipil dan kalangan profesional. Jika elemen ini bisa bekerja sama, Insha Allah stabilitas ekonomi terjaga,” tuturnya.
Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, pandangan Abi Rekso ini mencerminkan harapan akan kolaborasi lintas sektor. Ia optimistis, jika ketiga pilar tersebut berjalan beriringan, stabilitas ekonomi nasional akan lebih terjaga dan Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Editor: Yoga Santoso
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Diskanak Kuningan Siapkan 10.000 Kalung Sehat untuk Hewan Kurban Iduladha
PEVS 2026 Digelar di Jakarta, Periklindo Dorong Akselerasi Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pupuk Indonesia Salurkan Stok Subsidi pada Mei 2026, Berikut Syarat dan Cara Tebusnya
ARUKKI Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas Terkait Mandeknya Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK